Kritik Proyek Kereta Cepat, Elite Gerindra Sarankan Ini ke Pemerintah

Terowongan Walini Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Terowongan Walini Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

VIVA – Kebijakan Presiden Jokowi yang mengizinkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih disorot. Apalagi diketahui anggaran proyek kereta cepat itu membengkak.

Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menilai anggaran proyek tersebut tidak rasional. Hal ini lantaran mengalami pembengkakan biaya sebesar 2 miliar dolar AS dari 6,07 miliar dolar AS, sehingga total anggaran menjadi 8 miliar dolar AS atau setara Rp114 triliun. 

"Ini merupakan pembekakan biaya fantastis, karena nilai penawaran awal dari China sebesar 5,55 miliar dolar AS. Bila jumlah total biaya 8 miliar dolar AS maka terjadi kenaikan sekitar 2,5 miliar dolar AS atau terjadi kenaikan 40 persen lebih," kata BHS, sapaan akrabnya dalam keterangannya, Jumat, 15 Oktober 2021.

Dia menekankan, pembengkakan biaya seharusnya tak dibebankan kepada APBN. Ia menyampaikan demikian karena merujuk perjanjian awal dengan China pada saat pelelangan. 

"Maka BPK diharapkan mengaudit anggaran kereta cepat tersebut," lanjut eks anggota DPR tersebut.

Pun, ia bilang pembengkakan biaya sebesar 2 miliar dolar AS itu akan membebani masyarakat. Sebab, investasinya sebagian besar menggunakan uang rakyat dari APBN.

Anggota DPR Komisi V DPR, Bambang Haryo

Anggota DPR Komisi V DPR, Bambang Haryo

Photo :
  • Dok. Bambang Haryo