Demokrat Sarankan Jokowi Belajar kepada SBY

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono - SBY (kanan)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

VIVA – Komisi Pemilihan Umum belum menetapkan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilu tahun 2024. KPU memiliki opsi pelaksanaan pemilu 2024 pada Februari, namun Pemerintah mengusulkan Mei 2024.

Perolehan Suaranya 58,6 Persen, Prabowo Subianto: Itu Hasil Demokrasi dan Perjuangan

Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk belajar kepada presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam hal penetapan jadwal pemilu. Menurutnya, dibutuhkan sikap kenegarawanan yang tinggi untuk mengambil keputusan penetapan jadwal pemilu.

"Butuh kualitas kepemimpinan dan kenegarawanan tingkat tinggi. Untuk ini, tak ada salahnya berkonsultasi dan belajar dari Presiden RI ke-6 Pak SBY," kata Kamhar, Jumat, 15 Oktober 2021.

MK Sebut Total Ada 33 Pengajuan Amicus Curiae, Hanya 14 yang Didalami Hakim

Kekhawatiran munculnya matahari kembar jika pemilu dilaksanakan pada Februari, menurut Kamhar, itu berlebihan. Dia menambahkan, Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi dan menjalani transisi kepemimpinan nasional seperti yang pernah dicontohkan oleh SBY pascapemilu 2014.

Saat itu, kata Kamhar, SBY memberi ruang kepada Tim Transisi yang dipimpin Rini Sumarno Suwandi untuk berkoordinasi dengan instansi terkait agar peralihan kepemimpinan berjalan halus dan lancar tanpa ada goncangan. Maka Jokowi diharapkan tidak segan berkonsultasi dengan SBY.

Survei LSI: Tingkat Kepuasan Publik pada Jokowi Naik 76,2 Persen

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, 9 Maret 2017.

Photo :

"Menyiapkan transisi kepemimpinan tentunya tak mudah, apalagi untuk peralihan kekuasaan yang menandai berakhirnya kekuasaan kita dan menyiapkan karpet merah untuk pengganti kita," ujarnya.

Demokrat, katanya, lebih setuju dengan usulan KPU yang ingin pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024. Namun jika pelaksanaan pemilu dipaksakan pada 15 Mei 2024, maka pelaksanaan pilkada, menurutnya, bisa dimajukan pada 2023 demi menghindari waktu yang berhimpitan.

"Pemajuan Pilkada ini bisa menjadi solusi atas berbagai polemik yang sebelumnya mengemuka, mulai dari persoalan anggaran, beban kerja, lamanya masa jabatan Plt kepala daerah, hingga terlalu banyaknya daerah yang mesti di-Plt-kan," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya