Kubu Demokrat Moeldoko Sebut Kemenkumham Keliru, Ini Alasannya

 KLB Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.
KLB Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Putra Nasution (Medan)

VIVA – Salah satu kuasa hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko, Rusdiansyah menilai jika Menkumham keliru mengunakan AD/ART Partai Demokrat (PD) sebagai indikator uji dalam menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang. 

Rusdiansyah menegaskan, penolakan Kemenkumham yang itu dianggap telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik serta melampaui kewenangan yang dimiliki dan tidak sesuai undang-undang Parpol dan Permenkumham 34 tahun 2017.

"Kemenkumham sebagai instansi negara dan Menkumhan yang bertugas melayani semua rakyat tanpa terkecuali, menolak permohonan warga negara itu jelas melampaui kewenangan yang dimiliki bahkan bisa dikategorikan menyalahgunakan jabatan yang diberikan," kata Rusdiansyah, Jumat 15 Oktober 2021.

Moeldoko Penuhi Panggilan Bareskrim Polri
Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Moeldoko Penuhi Panggilan Bareskrim Polri

"Ini bukan urusan pendaftaran partai politik baru, tapi urusan parpol besar yang berkuasa selama 2 periode," ucap dia.

Rusdiansyah mengatakan, fungsi Kemenkumham dalam melihat masalah undang-undang parpol diberikan kewenangan penuh untuk memeriksa dengan detil.

Dia menjelaskan, kewenangan Kemenkumham selain verifikasi berkas persyaratan diberikan juga kewenangan penelitian dan pengujian kebenaran atas syarat permohonan.