Kubu Demokrat Moeldoko Sebut Kemenkumham Keliru, Ini Alasannya

 KLB Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.
KLB Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Putra Nasution (Medan)

“Langkah menguji formil dan materil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji AD/ART Parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik," ujar Yusril dikutip dari keterangannya, Kamis, 23 September 2021. 

Jawaban Kubu AHY

Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva mengatakan Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki ratusan fakta hukum untuk membuktikan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak pengesahan KLB Moeldoko adalah sudah tepat menurut hukum.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly telah mengeluarkan surat perihal penolakan pengesahan AD/ART dan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang, karena pihak Moeldoko tidak memenuhi syarat diselenggarakannya KLB, termasuk membuktikan kehadiran pemilik suara sah sesuai AD/ART Demokrat.

Dengan begitu, Hamdan mengatakan upaya hukum apapun yang dilakukan Moeldoko tidak akan berhasil. Selama, kata dia, Kepala Staf Presiden (KSP) ini tidak dapat membuktikan daftar nama yang hadir di KLB Deli Serdang.