Legislator PDIP Menolak Usulan Pembubaran Kementerian BUMN

Gedung Kementerian BUMN. Foto ilustrasi.
Gedung Kementerian BUMN. Foto ilustrasi.
Sumber :
  • vivanews/Andry Daud

VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menolak dengan tegas usulan pembubaran Kementerian BUMN. Ide itu awalnya dilontarkan oleh kolega Deddy di parlemen yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman.

“Saya yakin yang bicara itu tidak secara persis memahami tentang peran, fungsi dan kontribusi Kementerian BUMN,” kata Deddy melalui keterangan tertulisnya, Selasa 19 Oktober 2021. 

Lantas Deddy memaparkan secara komprehensif mengenai ide itu layak ditolak. Kehadiran Kementerian BUMN, kata dia, sangat diperlukan dalam pengelolaan perusahaan negara yang jumlahnya begitu besar. Tidak hanya itu bisnis BUMN yang beragam, serta skala ekonomi dan aset yang besar pula, butuh penugasan negara. 

Ia meminta koleganya dan juga pihak-pihak yang mendorong wacana tersebut, memahami dulu sejarah dan latar belakang berdirinya Kementerian BUMN. 

“Kementerian BUMN itu didirikan agar perusahaan milik negara itu dapat dikelola dengan baik dan efisien, mendorong aktivitas ekonomi penting, pioneering, dapat melakukan penugasan yg diberikan negara dan menghasilkan profit. Dari situ pemerintah mendapatkan tambahan masukan melalui pajak, deviden dan sebagainya. Silakan dilihat rekam jejak BUMN bermasalah, umumnya itu dulu berada di bawah kementerian teknis,” jelas legislator dari Fraksi PDIP itu. 

Motivasi Dari Presiden

Deddy juga melihat kritik yang disampaikan Presiden Joko Widodo belum lama ini di Labuan Bajo ke para Direktur Utama BUMN, sudah disalahartikan. Itu bukan kemarahan, tapi merupakan motivasi dari seorang Kepala Negara agar seluruh perusahaan negara benar-benar bekerja secara profesional, efisien dan secara berkala memeriksa semua lini bisnis agar cepat beradaptasi.