Pelantikan Anggota BPK Nyoman Harus Tunggu Putusan PTUN

Ilustrasi rapat paripurna DPR.
Ilustrasi rapat paripurna DPR.
Sumber :
  • VIVA/ Anwar Sadat.

VIVA – Polemik pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih terus bergulir. Keputusan DPR untuk mengajukan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nyoman Adhi Suryadnyana masih digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Padahal, berkas calon BPK Nyoman sudah diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah mengatakan pengesahan atau pelantikan sebaiknya menunggu putusan PTUN. Alasannya, Indonesia menganut negara hukum sehingga harus menghormati apapun keputusan PTUN nanti.

“Cuma memang saya lihat lebih banyak ke arah politiknya. Jadi, DPR berpikir pokoknya dilantik dulu, untuk urusan menang kalah itu urusan nanti,” kata Trubus saat dihubungi wartawan pada Sabtu, 23 Oktober 2021.

Ilustrasi Gedung BPK.
Photo :
  • U-Report

Ilustrasi Gedung BPK.

Menurut dia, apabila proses pelantikan Nyoman Adhi sebagai Anggota BPK tetap dilakukan, maka sama saja memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Harusnya, DPR bisa membuat kebijakan yang bisa dicontoh.

“DPR bukan hanya mewakili masyarakat, tapi harus kredibilitas untuk menempatkan persoalan-persoalan keberatan masyarakat sebagai sebuah pertimbangan pengambilan keputusannya,” jelas dia.

Ia mengatakan DPR sepatutnya menunda dulu pengajuan nama Nyoman Adhi sebagai Anggota BPK karena ada gugatan oleh elemen masyarakat sipil. Makanya, patut dipertanyakan DPR tetap mengajukan Nyoman ke Presiden Jokowi di tengah ada gugatan.