- Dok. PKS
VIVA – Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri menyampaikan RI mesti bisa mengoptimalkan peran diplomasi politik internasional sebagai motor penggerak ASEAN. Salah satunya, pemerintah RI bisa berperan atas konflik Myanmar.
Salim mengatakan terkait persoalan junta militer Myanmar, RI bisa memainkan peran dengan mendesak ASEAN agar mengirimkan pasukan perdamaian ke negara konflik tersebut. Ia bilang, semua anggota ASEAN tidak setuju dengan cara junta militer melakukan kudeta dengan cara kekerasan yang tak dikehendaki rakyat.
"Sebagai pemimpin ASEAN Indonesia harus menolak tegas keberadaan rezim kudeta karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi," kata Salim di Jakarta, Jumat, 29 Oktober 2021.
Mengutip Anadolu Agency, jumlah kebrutalan junta militer di Myanmar sudah mencapai lebih dari 1.100 orang tewas per September 2021. Pasukan junta terus menangkapi tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan.
Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al Jufri
- Dok. PKS
Salim menekankan bila ASEAN tertib dan tidak ada gejolak politik maka ekonomi akan tumbuh dengan stabil. Praktik junta militer Myanmar terhadap lawan politiknya tak bisa dibenarkan karena jadi sorotan dunia internasional.
Menurut Salim, sebagai negara terbesar di ASEAN, RI harus aktif memelihara perdamaian dan stabilitas dunia. Ia menyebut Indonesia mesti berperan dalam menjaga kehidupan demokrasi di ASEAN agar bisa berjalan sesuai relnya.
"Tidak ada dominasi antara satu negara dengan negara lain. Kalau kita kompak sebagai entitas kawasan, maka pengaruh politik global tidak bisa melakukan penetrasi karena pasti ada filterisasi," tutur Salim.
Salim menceritakan, secara historis RI menjadi negara yang selalu berperan aktif dalam menyeimbangkan kekuatan dunia.
"Era perang dingin, RI mengambil peran pelopor membentuk Gerakan Non Blok yang saat itu sangat berpengaruh. Sehingga Amerika dan Uni Soviet mencoba menawarkan kerjasama demi mendapatkan dukungan Indonesia," jelas eks Menteri Sosial itu.
Pun, secara peran politik, ia menambahkan PKS juga pernah berupaya dalam kasus Rohingya. Saat itu, perwakilan PKS mendatangi Kedubes RI bersama komunitas Tionghoa dan para tokoh agama Budha.
Upaya PKS lainnya yaitu juga simpati terhadap penghinaan Agama Islam oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kata dia, langkah PKS tersebut hanya aksi kecil dalam memelihara ketertiban dunia sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.
"PKS pernah juga menyurati langsung Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang penghinaannya terhadap agama Islam. Termasuk juga memprotes UU Kewarganegaraan yang dirilis oleh pemerintah India yang sangat diskriminatif," sebut Salim.
