- VIVA / Eduward Ambarita
VIVA – Para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan menyatakan sikap untuk fokus pada pemenangan partai di Pemilu 2024. Mereka menyatakan, tak mau terpengaruh dengan isu calon presiden - calon wakil presiden yang belakangan sengaja dihembuskan ke publik oleh segelintir kalangan.
Di sela - sela Rapat Koordinasi Pra Rapat Kerja Nasional (Rakor Prakernas) di Gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, pernyataan tersebut disampaikan.
Menurut Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Muslahuddin Daud, Rakor Pra Rakernas ini menjadi krusial sebagai bagian awal dari persiapan pemenangan pemilu Dan Pilpres 2024
“Tentu di Rakernas nanti akan lebih lengkapi lagi dibahas strategi menuju kemenangan. Dan setelah itu tentu saja turunan rakernas akan diimplementasikan di tingkat bawah sampai anak ranting," kata Muslahuddin, Minggu 31 Oktober 2021.
Seperti diketahui, seluruh Ketua DPD PDIP (34 provinsi) berkumpul di Lenteng Agung guna konsolidasi dan mengawali dipanaskannya mesin partai untuk menghadapi agenda politik mendatang. Para pimpinan partai di daerah itu bertemu dengan jajaran pengurus pusat, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Badan Kehormatan Komarudin Watubun dan Ketua Bappilu Bambang ‘Pacul’ Wuryanto. Dijadwalkan rapat maraton digelar.
Kembali soal capres- cawapres, Muslahuddin mengatakan bahwa seluruh kader PDIP di Aceh tegak lurus bahwa keputusan mengenai itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Yang penting tugas kita adalah siapkan struktur dan gerak pemenangan. Sebagai petugas partai, kami siap melaksanakan instruksi agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan," ujar Muslahuddin.
Sementara itu, Ketua PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat, mengatakan perhatian utama pihaknya saat ini adalah melaksanakan arahan serta instruksi DPP PDIP agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur serta kader. Sementara soal capres-cawapres, pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah isu yang sengaja digaungkan pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi PDIP.
Karena semua kader partai berlogo banteng psudah aham bahwa urusan capres - cawapres merupakan mandat yang sudah diberikan kepada Ketua Umum sebagaimana keputusan Kongres terakhir.
"Tapi kami pastikan kami tak terganggu isu capres-cawapres. PDI Perjuangan biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," kata Rachmat yang juga dikenal sebagai kader senior PDIP
"Kami di NTB fokus dan tak buru-buru soal capres-cawapres. Itu hak prerogatif ketua umum," tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri. Ia menegaskan bahwa Rakor Pra Rakernas ini adalah murni konsolidasi struktur dan lapangan. Selain agenda politik pemenangan, partainya juga fokus bekerja membantu masyarakat, khususnya di tengah dampak pandemi yang dirasakan rakyat.
Sementara, Ketua PDIP Jawa Barat (Jabar), Ono Surono, mengatakan pihaknya akan segera melaksanakan safari politik ke Bumi Parahyangan bagian Selatan. Hal ini demi memperkuat terus konsolidasi pemenangan di sana.
Ono menyatakan, bagi kader PDIP Jabar, soal capres-cawapres tak lebih penting dari pada konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat seperti banyak kegiatan Partai dilakukan selama beberapa tahun belakangan. Mulai dari membersihkan daerah aliran sungai, menanam pohon, dan mendirikan dapur umum.
Justru Hal-Hal yang disebut terakhir lah yang lebih krusial dilakukan.
Ono juga mengisahkan pengalaman Pemilu di di 2014, Megawati bahkan memutuskan Presiden Joko Widodo kala itu sebagai calon di 6 bulan sebelum pemilihan. Tidak seperti saat ini, kata Ono, kala sejumlah pihak terlihat 'memaksa' partai untuk buru-buru menetapkan calon.
"Dan kami pastikan, relawan di Jabar hanya akan dibentuk setelah keputusan capres-cawapres diambil oleh ibu Ketua umum," tegas Ono.
