Elite PDIP Minta Kepastian Hukum Kasus Payment Gateway

Politikus PDIP Junimart Girsang .
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA – Kasus dugaan korupsi pengadaan sistem payment gateway di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali disinggung. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang meminta adanya kepastian hukum dalam dugaan kasus tersebut.

img_title Komisi III DPR Setujui Laporan Timus-Timsin RUU Perampasan Aset

Dia menyoroti kasus ini yang juga diduga menyeret eks Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana. Ia mengingatkan perkara yang ditangani Polda Metro Jaya serta Kejati DKI ini seperti seolah mengendap. Padahal, sempat membuat heboh publik sekitar enam tahun lalu.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kasus PG (payment gateway) yang super menghebohkan ketika itu ternyata mengendap juga penyidikannya di bagian tipikor Polri. Para penggiat anti korupsi pun sepertinya tidak responsif mengkritisinya sebagaimana dugaan kasus-kasus korupsi yang ada selama ini," Junimart, Selasa, 2 November 2021. 

img_title Mangkir dari Panggilan Kejagung, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Dipanggil Lagi soal Kasus Rp2 Triliun

Denny Indrayana

Photo :
  • ANTARA/ Widodo S. Jusuf

Junimart menyampaikan, Polri di era Jenderal Listyo Sigit memiliki program presisi sehingga wajib transparan kepada publik terkait perkembangan setiap proses penyidikan. Dia bilang perkembangan dugaan kasus payment gateway perlu diketahui demi keadilan dan kepastian hukum. 

img_title Tersangka Korupsi Kementerian ATR/BPN Beri Uang Rp70 M Buat Muktamar NU, Klaim Salah Tangkap

"Polri dengan presisinya wajib transparan menyampaikan ke publik sudah sampai sejauhmana proses penyidikan kasus PG ini," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut. 

Kemudian, ia menekankan dalam suatu perkara juga mesti menerapkan asas equality before the law yang harus tetap berlaku di Indonesia. Maka itu, Junimart meminta agar kasus tersebut memiliki kejelasan dan kepastian. 

Menurutnya, bila memang penyidik tak bisa memenuhi petunjuk jaksa maka lebih baik perkara dihentikan.

"Kalau memang penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk-petunjuk jaksa sebaiknya perkaranya diberhentikan saja supaya hak seseorang tidak tersandera," tutur Junimart. 

Lebih lanjut, Junimart berharap agar Polri juga bisa konsisten merealisasikan nilai-nilai presisi dalam kasus ini.  "Untuk itu sekali lagi kita minta Polri dengan konsisten," sebut Junimart.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam perkara payment gateway yang ditangani Polda Metro Jaya serta Kejati DKI, status Denny Indrayana telah ditetapkan sebagai tersangka. Denny diduga menunjuk langsung dua vendor yang mengoperasikan sistem payment gateway. 

Terkait kasus ini, pengacara kondang OC Kaligis juga sempat menggugat Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya agar kasus payment gateway bisa dilanjutkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut