- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Publik dibuat heboh dengan harga tes polymerase chain reaction (PCR) yang sempat mahal untuk syarat perjalanan. Selain harga berubah, aturan pemerintah terkait PCR ini dikritik karena seperti maju mundur.
Terkait itu, pengamat kebijakan publik Said Didu menyampaikan sudah menduga dari awal terkait potensi bisnis PCR.
"Dari awal saya sudah menduga bukan bisnis PCR saja nih tapi bisnis COVID istilah saya. Bisnis COVID ini kelihatannya," kata Said Didu dalam Catatan Demokrasi tvOne yang dikutip pada Rabu, 3 November 2021.
Dia menjelaskan dalam persoalan PCR ini perlu diungkap agar rakyat bisa diuntungkan. Said mengatakan demikian agar ke depannya hal ini mesti jadi pembelajaran.
"Dan, sekali lagi ke depannya, yang perlu dibongkar. Jangan sampai ada pebisnis yang menunggangi kebijakan. Apalagi pembuat kebijakan yang berbisnis. Itu tidak boleh," tutur Said.
Ilustrasi anak jalani tes swab PCR.
- Fajar Sodiq/VIVA.
Terkait tudingan sejumlah menteri Jokowi diduga bermain bisnis PCR, ia menanggapinya. Menurut dia, pejabat publik itu harus paham etika.
"Kalau pejabat di tingkat kementerian yaitu menteri yang menghukum tapi kalau di atasnya ya presiden yang bisa melihat karena itu etika," sebut Said.
Dia mengatakan pejabat publik sulit dipercaya lagi bila memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. "Maka itu sudah menjadi pertanyaan besar karena sangat susah dipercaya," tuturnya.
Isu sasar Luhut
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan diisukan terlibat dalam bisnis PCR melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi menyampaikan klarifikasinya.
Jodi perlu menjelaskan untuk menjawab tudingan eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto melalui akun Facebooknya. Unggahannya menyebutkan perusahaan Luhut merupakan salah satu pemegang saham di PT GSI yang punya unit usaha GSI Lab.
Jodi menceritakan, pada dasarnya pembentukan PT GSI memang disebabkan karena adanya ajakan Grup Indika, Adaro dan Northstar ke Luhut untuk membuat layanan penyediaan tes COVID-19 dengan kapasitas yang besar.
"Terkait GSI, Jadi pada waktu itu, Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar," kata dia saat dikonfirmasi VIVA, Senin, 1 November 2021.
Meski demikian, ia melanjutkan, GSI dibentuk bukan untuk mencari keuntungan. Namun, semata untuk layanan sosial. Dia mengatakan, awal-awal pembentukannya malah GSI memiliki gedung hasil pemberian.
"Diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya, agar bisa cepat beroperasi pada periode awal dan membantu untuk melakukan testing COVID-19," tuturnya.
Pun, ia melanjutkan, PT GSI sejauh ini juga tak pernah melakukan pembagian keuntungan atau dividen kepada para pemegang sahamnya. Ia bilang, keuntungan yang diperoleh justru digunakan untuk tes gratis.
"Saya lihat keuntungan mereka malah banyak digunakan untuk memberikan test swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan," jelas Jodi.
