- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Staf Khusus Wakil Presiden, Arif Rahman, menilai kental muatan politis di balik persoalan tes PCR yang dituduhkan kepada sejumlah pejabat negara. Menurut Arif, kentalnya muatan politis ini terbaca dengan dorongan sejumlah pihak yang turut mewacanakan perombakan kabinet atau reshuffle.
"Saya lihat isu ini semata-mata diluncurkan hanya untuk menyalurkan hasrat politik terkait ilusi akan adanya reshuffle,” kata Arif dalam pesan singkatnya, Jumat 5 November 2021.
Arif yang juga Sekretaris Jenderal Barikade 98 - kelompok wadah para eks aktivis era Reformasi, menyatakan bahwa persoalan wabah yang belum usai saat ini harus butuh dukungan masyarakat. Apalagi, pemerintah tengah gencar sosialisasi terkait kewaspadaan gelombang ketiga.
"Kerja sama dan soliditas stakeholder bangsa ini membuat penanganan pandemi relatif terkendali dengan korban berhasil ditekan seminimal mungkin," ujarnya.
Kental Muatan Politik
Arif yakin dengan sangkaannya, isu ini digarap secara massif dan sistematis dan kemudian disampaikan kepada publik. Sebagai orang yang paham dunia politik, ia sangat menyayangkan. Karena sangat mengganggu soliditas kabinet pemerintah serta dampak psikologisnya di masyarakat.
“Isu-isu yang digunakan pun sebenarnya lemah dan tidak punya fakta, namun karena disajikan dengan bahasa yang mencekam oleh media mainstream dan diamplifikasi oleh buzzer, maka seolah-olah yang diberitakan ini adalah sebuah fakta,” katanya.
Soal tentang harga tes PCR yang dinilai terlalu mahal, Arif pun membuat perbandingan. Jika tes PCR Indonesia kemudian dibandingkan dengan di India yakni Rp96 ribu jelas tidak seimbang.
Sebab menurut dia, murahnya harga PCR di India dipengaruhi seluruh komponennya buatan dalam negeri. Sementara itu bila dibandingkan dengan negara-negara di dunia, Indonesia termasuk 10 persen negara dengan tarif swab PCR paling terjangkau.
Ia pun menengarai, isu harga PCR tersebut bermuatan politis karena langsung menunjuk dua menteri yang terlibat aktif dalam penanganan pandemi, yakni Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Melalui perusahaan yang terafiliasi, keduanya dituding turut menerima keuntungan dari swab PCR, yang kemudian dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet.
Padahal baik Luhut mapun Erick, kata dia, tegas membantah tidak terlibat dalam persoalan tes PCR itu. Erick Thohir bahkan telah melepaskan diri dari entitas bisnisnya pasca ditunjuk sebagai menteri.
"Lagi pula, kebijakan PCR bukan berada di ranah Menteri BUMN, tapi berada di ranah Kemenkes,” kata dia.
