- Biro Pers Istana
VIVA – Dorongan reshuffle kabinet yang disuarakan sebagian relawan Jokowi jadi perhatian. Para relawan itu menyoroti kinerja menteri di pemerintahan periode kedua Jokowi.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menganalisa suara relawan Jokowi sebagai manuver karena diduga ada kepentingan tertentu. Ia menyampaikan relawan mesti mengawal kepentingan visi misi Jokowi. Bukan sebaliknya untuk kepentingan tertentu demi menggeser menteri yang disorot.
"Ini menurut saya, kritik yang disampaikan jangan sampai tidak murni. Kritik yang disampaikan agar tujuannya untuk meluruskan, on the track, visi misi presiden seperti janjinya dulu," kata Karyono, Jumat, 12 November 2021.
Meski ia menekankan kritikan relawan sah saja tapi mesti proporsional dan berbasis data. Pun, kritikan juga tidak tendensius.
Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR DPR RI
- VIVA/Sopian/Pool
Menurutnya, jika kritik agar visi misi presiden tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat, maka beralasan. Tapi, bila kritik hanya untuk menggeser menteri, maka bisa disebut sebagai makelar.
"Kalau di balik kritik untuk menggeser menteri, jadi makelar itu namanya. Itu kritik ala makelar, kritik itu harus murni," tutur Karyono.
Bagi dia, kritik relawan terhadap kebijakan pemerintah mestinya murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat. "Jangan sampai kritik itu hanya bertujun untuk sengaja menyasar menteri, menggeser dan kemudian memasukan orang lain. Itu makaler jabatan," ujarnya.
Sementara, pengamat kebijakan publik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, tuduhan atas beberapa menteri kabinet Jokowi diduga terlibat bisnis test COVID-19 metode polymerase chain reaction (PCR) hanya membuat kegaduhan.
Ia menilai, naik turunnya harga PCR tak serta merta permainan harga oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya, bila ada penurunan harga yang begitu jauh bisa juga subsidi dari pemerintah agar masyarakat bisa menjangkaunya. Maka itu, tuduhan ada main harga, cenderung tendensius.
"Bila marginnya dikatakan tidak masuk akal, bisa jadi Pemerintah mensubsidi PCR ini hingga harga terjun bebas," kata Emrus.
Dia bilang lantaran penetapan harga juga sudah jelas disampaikan pemerintah maka sebaiknya tidak asal tuding. Menurutnya, hanya tinggal Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lebih terbuka lagi soal harga PCR agar tidak ada isu liar yang bisa mengganggu kerja presiden dan para menterinya dalam penanganan pandemi COVID-19.
