- Dok. DPR.
VIVA - Ketua DPR, Puan Maharani, mengajak sejumlah pejabat, termasuk menteri, dalam kunjungan kerjanya ke daerah. Cara tersebut dinilai memotong birokrasi.
"Biasanya kan anggota DPR menyerap aspirasi dari masyarakat, kemudian dirapatkan di internal, kemudian rapat bersama menteri, baru disampaikan ke pemerintah. Jadi cara Puan ini sangat efektif supaya aspirasi rakyat cepat tersalurkan dan dieksekusi,” kata Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Ari Junaedi, di Jakarta, dikutip pada Sabtu, 13 November 2021.
Ketua DPR Puan Maharani saat berdialog dengan warga Tegal Alur, Jakarta Barat.
- Dok. DPR.
Ajak Dua Menteri
Dalam kunjungannya ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Banyuwangi baru-baru ini, Puan mengajak serta dua menteri, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, serta Ketua Komisi IV DPR (Bidang Pertanian, Kelautan dan Lingkungan Hidup), Sudin. Ketiganya berasal dari partai yang sama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
“Puan ingin menyerap aspirasi nelayan, dia ajak Menteri KKP yang juga berasal dari PDIP. Puan ingin menyerap aspirasi perempuan, dia bawa Menteri PPPA. Ini bagus agar menteri-menteri ini mendengar langsung aspirasi rakyat dan segera mengeksekusinya,” kata Ari.
Baca juga: Cerita Puan Jadi Guru Dadakan di Yogya
Ari melihat karena Menteri Pertanian bukan dari PDIP, maka Puan mengajak Ketua Komisi IV (bidang pertanian) yang kebetulan dari PDIP, untuk bisa mendengar langsung aspirasi petani di DIY. Menurutnya, Ketua Komisi IV itu bisa menyampaikan langsung aspirasi kepada Menteri Pertanian saat rapat nanti.
Tak Semua Anggota DPR
Namun demikian, menurut Ari, tidak semua anggota DPR bisa melakukan kunjungan kerja seperti Puan ini, kecuali kalau dia memiliki pengaruh yang besar di partainya, dan partai tersebut juga memiliki pejabat eksekutif/menteri yang membidangi hal yang berkaitan dengan aspirasi rakyat tersebut.
Ketua DPR Puan Maharani bersama Kapolri dan Panglima TNI.
- Dok. DPR.
Ari menilai penggunaan kuasa (power) Puan baik di partai maupun di DPR, untuk kunjungan kerja seperti ini adalah hal yang positif buat rakyat. Karena rakyat tidak cuma ingin didengar aspirasinya, tapi juga mendapat solusi yang konkret dan cepat.
Hanya Menyerap Aspirasi
Dia melanjutkan tugas konstitusional anggota DPR hanyalah menyerap aspirasi kemudian disalurkan dalam fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Menurutnya, aspirasi rakyat tersebut hanya bisa dieksekusi oleh pejabat eksekutif, seperti menteri.
Dengan mengikutsertakan menteri, kata Ari, Puan telah melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara efektif.
“DPR kan hanya legislatif, mengawasi, yang mengeksekusi itu eksekutif, presiden atau menteri. Jadi sudah benar kalau Puan mengajak menteri untuk bisa mendengar langsung aspirasi dan unek-unek rakyat, supaya bisa tersalurkan secara efektif,” kata Ari.
