MUI DKI Bikin Cyber Army, Elite Gerindra: Tangkal Hoax ke Anies
- VIVA/Syaefullah
VIVA – Langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI membentuk Cyber Army disorot karena dianggap untuk membela Gubenur DKI Anies Baswedan. Cara MUI DKI ini memantik reaksi dari berbagai pihak terutama elite partai politik.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Syarif mengapresiasi langkah baik MUI DKI. Bagi dia, cara itu bertujuan untuk menangkal informasi tidak benar atau hoax yang dialamatkan kepada Anies.
"Bagus itu. Tujuannya kan untuk menangkal hoax, berita bohong yang sering dilemparkan ke Pak Anies," kata Syarif di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 23 November 2021.
Politikus Partai Gerindra itu menanggapi soal dugaan MUI DKI bermain politik lantaran mendukung Anies. Ia menekankan MUI memiliki gerakan moral.
"Di MUI kan lini tengahnya ada yang bermain politik. Jadi, nggak terlalu jauhlah. Dia kan gerakan moral. Bela Anies, karena yang dialamatkan ke Pak Anies," lanjut Syarif.
"Kalau nggak membela, MUI harus netral, Tidak berpihak, berpihaknya kepada yang benar," tuturnya.
Gubernur DKI Anies Baswedan.
- VIVA/M Ali Wafa
Dia pun menyebutkan langkah MUI DKI melakukan hal itu ak melanggar tugas pokok dan fungsi sebagai organisasi masyarakat Islam. "Kan dia mitra," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan, tugas cyber army itu konteksnya juga terkait dengan umat beragama dan keagamaan. Maka itu, menurutnya unsur-unsur yang terkait keagamaan dan pemerintahan tidak terkait dengan yang lain.
"Misal waktu itu pernah ada hoax Pak Anies ninjau gereja lalu ada postingan, sekarang beda, di-bully. Itu kan terkait keagamaan. Misal Pak Anies kunjungan ke Pura, dipelintir-pelintir gitu, itu MUI akan mengerjakan itu," katanya.
Dia bilang dalam hal ini, MUI DKI bukan bermain politik. "Kan yang dilaksanakan MUI nggak soal politiknya. Soal moralnya," lanjutnya.
Taufik juga mengklaim cara MUI DKI bentuk tim cyber army juga tak ada kaitan dengan dana hibah yang diberikan Pemprov DKI. Sempat jadi heboh terkait jumlah dana hibah untuk MUI DKI yang nominalnya lebih besar dari ormas lainnya.
"Nggak. Sudah lama Perpres 151/2015 pemerintah berkewajiban membantu pendanaan. Itu udah biasa (nominalnya besar). Nggak ada masalah, tiap tahun juga gitu. Itu ada perpresnya kok," katanya.
Sebelumnya, MUI DKI juga membantah pembentukan cyber army atau Mujahid Army bersifat politis. Ketua MUI DKI Jakarta, Munahar Muchtar, mengatakan, berita yang menyebut pembentukan Mujahid Army hanya untuk membela Anies merupakan informasi keliru.
Munahar menyebut, adanya Mujahid Army ini untuk membela siapapun yang memang diserang informasi bohong atau hoax.
"Ini dalam rangka meng-counter setiap berita-berita hoax. Kemudian, fitnah orang yang coba-coba mendiskreditkan ulama umat Islam dan lain sebagainya sebetulnya intinya cuma itu," kata Munahar saat dihubungi VIVA.
