Tuntut Junimart Minta Maaf, Ormas Pemuda Pancasila Mau Geruduk DPR
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA – Ormas Pemuda Pancasila (PP) akan mengerahkan ribuan aggotanya untuk ikut aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwkilan Rakyat (DPR), Kamis 25 November 2021. Mereka menuntut agar Anggota DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang menyampaikan permohonan maafnya.
Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP Arif Rahman mengatakan aksi demo ribuan anggotanya untuk menuntut permintaan maaf Junimart. Dia bilang, PP juga mendesak agar politikus PDIP itu dipecat sebagai anggota dewan.
Menurutnya, pernyataan Junimart terkait ormas yang meresahkan masyarakat dan harus dibubarkan tak bisa diterima.
“Imbauan MPN Pemuda Pancasila agar tetap melaksanakan aksi (didepan Gedung DPR) sampai Junimart Gisang meminta maaf di media online, cetak dan TV," kata Arif saat dikonfirmasi, Kamis 25 November 2021.
Politikus PDIP Junimart Girsang .
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
Arif mengatakan, MPN PP meminta seluruh kadernya di seluruh wilayah Indonesia juga untuk melaksanakan aksi yang sama di depan gedung DPRD Provinsi, Kota, dan DPRD Kabupaten.
Dia menekankan aksi para anggotanya akan berlangsung secara kondusif dan aman. Rencananya aksi nanti digelar hingga pukul 16:00 sore.
“Aksi berjalan damai tanpa merusak, menjaga keamanan dan ketertiban, batas aksi sampai jam 16:00 sore waktu setempat," ujarnya.
Junimart sebelumnya menyindir PP sebagai ormas yang meresahkan. Politikus PDIP itu juga meminta pemerintah memberikan sanksi kepada Ormas PP. Hal ini sama seperti pemerintah memberikan sanksi kepada Front Pembela Islam (FPI).
Arif menegaskan pernyataan Junimart itu telah mencoreng nama baik DPR serta PDIP.
“Kita buktikan bahwa kita taat Azas, Junimart adalah oknum yang mencoreng Dewan Perwakilan Rakyat dan partai," tuturnya.
Terkait pernyataan Junirmart, Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila, Razman Arif Nasution juga meminta menyampaikan protesnya. Dia meminta agar Junimart bersedia meminta maaf dalam waktu 2x24 jam.
“Sebelum upaya hukum saya minta yang bersangkutan untuk segera paling lama kita hitung ya secepatnya. Jangan lewat dari 2x24 jam. Dia jangan merasa seorang politisi. Dia belum wakil rakyat, sudah duluan saya jadi wakil rakyat," kata Razman di Kuningan, Jaksel, Senin, 22 November 2021.
