- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
VIVA – Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar politikus PDIP Junimart Girsang dapat menjaga lisannya. Hal ini merujuk aksi Pemuda Pancasila berdemo di depan Gedung DPR RI hari ini, yang menuntut permintaan maaf Junimart Girsang.
"Saya hanya menyampaikan kepada teman-teman dalam mengeluarkan statement harus terukur dan tidak boleh menyinggung suatu organisasi kelompok atau siapapun lah," kata Bamsoet di kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 25 November 2021.
Demo itu buntut dari pernyataan Junimart yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menertibkan organisasi massa (ormas) yang kerap membuat terlibat bentrok. Pernyataan itu membuat Pemuda Pancasila sakit hati dan berujung menggelar demo.
Bamsoet juga meminta Pemuda Pancasila tidak terus-menerus menimpali pernyataan Junimart. Kedua pihak diminta saling menghargai ke depannya.
"Sehingga kita harapkan ada rasa saling menghormati dari kita semua. Menurut saya semua peristiwa akan memberikan pembelajaran bagi semuanya," kata Bamsoet.
Bamsoet tidak mau insiden seperti ini kembali terjadi. Anggota Pemuda Pancasila dan Junimart harus berdamai setelah permintaan maaf dilayangkan.
"Saya berharap kawan-kawan adik-adik saya di Pemuda Pancasila bisa menyelesaikan dengan baik tentu dengan komitmen perdamaian yang tidak boleh lagi diulangi," kata Bamseot.
Dalam kesempatan yang sama, Pemuda Pancasila juga diminta Bamsoet, tidak menjadi contoh buruk di kalangan masyarakat. "Sekaligus memberikan pesan pada publik dan masyarakat lain bahwa kita hidup saling menghargai," imbuh Bamsoet.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang melontarkan pernyataan yang bikin kaget publik. Dia meminta Kementerian Dalam Negeri mencabut izin organisasi masyarakat (ormas) yang membuat gaduh serta bikin warga tak nyaman.
Diketahui, baru-baru ini ormas Pemuda Pancasila dan FBR kedapatan bentrok di beberapa wilayah. Di Jakarta Barat, Bekasi dan juga Tangerang. Peristiwa itu memakan korban. Junimart menyebut Kementerian Dalam Negeri tidak perlu memperpanjang dan bahkan bisa mencabut izin ormas yang membuat keresahan di masyarakat.
"Pencabutan izin atas ormas dianggap sebagai solusi yang wajar dilakukan oleh Kemendagri apabila ormas tersebut sudah diberi peringatan tetapi masih menciptakan keresahan di tengah masyarakat," kata Junimart.
Tak hanya itu, Junimart bahkan menyebut Kemendagri pernah membekukan dan tidak memperpanjang izin ormas FPI lantaran dianggap meresahkan warga. "Penertiban ormas sudah pernah dilakukan oleh Kemendagri dengan tidak memperpanjang izin ormas Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah harus tegas apalagi di masa pandemi, kami fokus terhadap pencegahan, penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi," ucap dia.
Pernyataan Junimart Girsang itu direspon Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (PP) DKI, Thariq Mahmud. Ia menilai pernyataan Junimart Girsang tidak bijak karena bentrok tersebut dilakukan oleh oknum.
"Harus bijak melihat bahwa ini ada oknum dari kedua ormas. Tidak bisa semena-mena, komentar dari anggota DPR RI yang juga praktisi hukum melihat ini dari sisi sempit. Sangat picik kalau harus dibubarkan," ujar Thariq dalam keterangan pers kepada VIVA, Senin 22 November 2021.
