- VIVA.co.id/Anwar Sadat
VIVA – Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin memberi respons positif mengenai rekomendasi Muktamar NU ke-34 terkait gagasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim. Sultan bilang DPD siap berkolaborasi dengan NU.
Menurut dia, RUU Perubahan Iklim sebagai gagasan universal yang diperlukan bangsa Indonesia.
"Kita patut berbangga dan memberikan penghormatan yang tinggi terhadap kualitas Muktamar NU ke 34 yang tidak saja menghasilkan sosok ketua umum yang intelek dan merupakan seorang diplomat ulung. Namun, juga menghadirkan sebuah gagasan universal yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini," kata Sultan kepada wartawan, Senin 27 Desember 2021
Dia mengatakan perhatian NU terhadap isu perubahan iklim telah memberikan harapan baru terhadap arah kebijakan Indonesia. Hal ini dalam menyikapi fenomena krisis iklim di masa depan.
Pun, ia menekankan resonansi moral ini harus disambut baik oleh pemerintah dan DPR. Kata dia, sikap DPD sudah lama menyoroti krisis iklim jadi isu penting.
"DPD RI sejak lama sudah pada posisi yang jelas dan tegas. Sebagai negara yang rentan terhadap krisis iklim, sudah saatnya kita membutuhkan sebuah payung hukum yang inklusif dan komprehensif dalam memproteksi segala kemungkinan dan realitas ancaman perubahan iklim," ujar senator asal Bengkulu tersebut.
Presiden Jokowi membuka secara resmi Muktamar ke-34 NU, di Lampung.
- VIVA.co.id/ Syaefullah
Kemudian, ia menambahkan, apa yang menjadi rekomendasi NU dalam muktamar kali ini juga atensi serius DPD RI. Menurutnya, DPD RI siap berkolaborasi dengan semua pihak termasuk ormas Islam seperti NU dalam menyusun RUU perubahan iklim.
"Kita tahu, NU memiliki kualitas cendekiawan yang dibutuhkan oleh bangsa ini dalam menghadirkan pandangan dan gagasan penting dalam penyusunan sebuah kebijakan publik," tutur eks Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti lembaga aktivis lingkungan hingga akademisi terkait isu iklim.
"Dan, kamipun sudah melakukan banyak pembicaraan dengan pihak terkait seperti NGO, Walhi dan kampus terkait RUU perubahan iklim," ujar Sultan.
Seperti diketahui, Muktamar ke-34 (NU) di Lampung, beberapa hari lalu meminta DPR dan pemerintah membuat UU tentang perubahan iklim. Keputusan itu disepakati dalam Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah yang digelar di Gedung Serbaguna Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
