Evaluasi Akhir Tahun PKS: Demokrasi Buruk hingga Kontroversi RUU IKN
- Dok. PKS
VIVA – Fraksi PKS DPR RI menggelar acara kaleidoskop dan evaluasi akhir tahun 2021 era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Evaluasi yang dilakukan versi PKS ini dianggap sebagai bentuk menjaga demokrasi di parlemen.
Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini menyampaikan evaluasi dari pihaknya juga sebagai bentuk sayang dan cinta PKS terhadap bangsa. Dia mengatakan PKS akan tetap komitmen sebagai oposisi untuk pembelajaran politik bagi bangsa.
Selain itu, sikap oposisi PKS juga demi menjaga demokrasi agar check and balances di parlemen tetap berjalan.
"Kami ingin memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat, mendengarkan suara rakyat, dan menjamin sistem demokrasi berjalan dengan baik dan tidak dirusak praktik oligarki dan sentralisasi kekuasaan," kata Jazuli, dalam keterangannya, Rabu, 29 Desember 2021.
Dia mengatakan PKS sebagai oposisi yang kritis namun konstruktif. Jika ada kebijakan pemerintah yang keliru maka akan diingatkan dengan kritik. "Jika salah kita koreksi. Jumlah anggota PKS hanya 50 dari 575 anggota DPR tapi kami tak goyah membela rakyat," jelas Jazuli.
Pun, ia mengingatkan, sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan pemerintah dapat kritik tajam bahkan penolakan dari PKS. Sebab, ia mengatakan, UU tersebut merugikan rakyat dan tidak mendukung kemandirian nasional. Menurut dia, RUU dan UU yang dikritik PKS bercorak liberalisasi ekonomi.
"Undang-undang tersebut cenderung menguntungkan kepentingan oligarki pemilik kapital, melemahkan otonomi daerah/resentralisasi, dan prosesnya tidak partisipatif sehingga memperburuk kondisi demokrasi," jelas Anggota Komisi I DPR tersebut.
Fraksi PKS di DPR gelar kaleidoskop dan evaluasi akhir tahun pemerintahan Jokowi
- Dok. PKS
Dia bilang baik RUU dan UU tersebut seperti Perppu 1/2020, UU Ciptaker, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), UU Harmonisasi Keuangan Pusat Daerah (HKPD), UU Minerba, RUU Ibu Kota Negara (IKN) baru.
"Kami sejak awal menolak RUU Ciptaker karena secara umum memang bermasalah dan merugikan rakyat kecil, petani, buruh, dan nelayan. Belakangan UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Kami juga berpendapat RUU pemindahan ibukota negara (IKN) belum perlu dan bukanlah hal yang mendesak," tutur Jazuli.
Jazuli bilang pemerintah harus punya prioritas saat ini yaitu bisa mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi rakyat.
Kata dia, Fraksi PKS akan terus ikhtiar jadi garda terdepan dalam melakukan aksi-aksi yang membela kepentingan umat, rakyat, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami ingin memastikan demokrasi semakin kuat dan berkualitas. Sebaliknya tidak terseret pada pusaran oligarki dan sentralisasi yang set back terhadap capaian reformasi," kata Jazuli.
Dalam kesempatan itu, hadir juga dua pembicara eksternal Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dan ekonom Faisal Basri.
Anwar Abbas menyampaikan problem mendasar bangsa Indonesia yaitu masih ketimpangan sosial ekonomi. Dia mengatakan solusi atas permasalahan tersebut adalah kebijakan afirmasi dari negara yang bertujuan untuk melahirkan lebih banyak lagi wirausaha atau pebisnis dari kalangan rakyat.
"Pemerintah dapat bekerja sama dengan rakyat untuk melahirkan lebih banyak lagi pengusaha atau pebisnis dengan memberikan pelajaran tentang kewirausahaan dengan tetap berlandaskan nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem terbaik diantara sistem ekonomi dunia," sebut Anwar Abbas.
