PKB Minta Jokowi Tegur Bahlil soal Penundaan Pilpres 2024

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA – Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal Pilpres 2024 diundur atau masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang. Hal ini untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Presiden Jokowi menegur Bahlil Lahadalia terkait pernyataannya itu.

"Pernyataan Bahlil Lahadalia itu menunjukkan yang bersangkutan tidak paham konstitusi negara ini," kata Luqman dalam keteranganya yang diterima awak media, Selasa, 11 Januari 2022.

Menurut dia, menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 agar tidak terjadi pergantian presiden atau wakil presiden, adalah tindakan inkonstitusional. Selain itu, menunda pemilu sama saja dengan antidemokrasi dan melawan kedaulatan rakyat.

"Mengingat Bahlil merupakan salah satu anggota Kabinet Presiden Jokowi, maka saya minta Presiden untuk menegur yang bersangkutan," jelas Luqman yang juga politikus PKB itu.

Penghitungan surat suara Pemilu 2019 (Foto ilustrasi).

Penghitungan surat suara Pemilu 2019 (Foto ilustrasi).

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Luqman lebih jauh menyarankan agar Bahlil membaca UUD 1945. Dalam Pasal 7 UUD 1945 menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama.

Halaman Selanjutnya
img_title