Sindir Bahlil, Elite Nasdem: Jangan Buat Politik Lebih Gaduh!

Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa.
Sumber :
  • ANTARA/Fanny Octavianus

VIVA – Pernyataan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait kalangan dunia usaha mau jadwal Pilpres 2024 diundur memantik protes. Dari suara DPR terutama Komisi II menyinggung sebaiknya Bahlil fokus dengan pekerjaannya.

Prabowo Larang Pendukungnya Demo di MK, Demokrat Beri Pujian: Negarawan dan Komitmen Tinggi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi NasDem Saan Mustopa Menyesalkan pernyataan Bahlil. Dia menekankan Komisi II DPR RI hingga kini tidak pernah sama sekali mewacanakan penundaan Pemilu 2024.

"Di Komisi II tidak ada wacana terkait dengan itu. Komisi II sampai hari ini firm bahwa Pemilu itu 2024," kata Saan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022.

Terima Parpol Lain Gabung Koalisi Prabowo, Demokrat Tak Pusingkan soal Jatah Menteri

Maka itu, dia meminta Bahlil agar lebih baik fokus membantu pemerintah meningkatkan investasi Indonesia agar lebih baik lagi. Saan bilang salah satu tugas Bahlil mesti membantu dalam pemulihan ekonomi nasional.

"Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Bahlil, lebih baik Pak Bahlil konsentrasi bagaimana investasi di Indonesia ini tumbuh. Sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga sedikit membantu pemulihan ekonomi," jelas Saan.

Gibran Rakabuming Ikuti Arahan Prabowo Subianto Soal Pembatalan Aksi Damai di Gedung MK

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

Photo :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

Pun, Saan berharap para pejabat pemerintah agar tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang.

"Karena sekarang sedang fokus menangani pandemi, menangani recovery pasca pandemi, maka para pejabat jangan membuat suasana politik menjadi lebih gaduh. Itu saja. Jadi konsentrasi saja di tugasnya masing-masing," tutur Ketua DPW Nasdem Jawa Barat itu.

Bahlil sebelumnya mengatakan dari kalangan pengusaha berharap jadwal Pilpres 2024 bisa diundur. Bahlil menyampaikan demikian sebagai tanggapan dari hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah menjadi hingga 2027 akibat Pandemi COVID-19. 

"Di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan jauh lebih baik," kata Bahlil, Minggu, 9 Desember 2022.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya