- Istimewa
VIVA – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut munculnya fenomena ‘Jokowi Centrality and One Party Rule’ dalam konstelasi politik Indonesia saat ini. Sosok Jokowi dinilai sebagai tokoh sentral dalam politik Tanah Air dan bisa menentukan arah politik ke depan.
Fenomena tersebut setidaknya menggambarkan partai politik di Indonesia yang jumlahnya banyak, 9 partai yang mengisi parlemen Senayan, tapi memiliki kesamaan perilaku dalam politik.
"Saya dalam presentasi menyebut fenomena Jokowi centrality and one party rule, apa itu? Partai kita banyak di Senayan, ada 9 lolos Parliamentary Threshold tapi perilakunya sama, apa itu? Partai Jokowi, mengikuti maunya Istana," kata Burhanuddin dalam perbincangan di tvOne, Rabu 12 Januari 2022.
Menurut Burhanuddin, fenomena parpol 'nurut' Istana itu setidaknya tergambar dalam beberapa momentum politik di parlemen, salah satunya gagalnya revisi Undang-Undang Pemilu.
"Kita tahu Golkar Nasdem pada dasarnya menginginkan revisi tetapi ketika mendapat instruksi diam-diam dari Istana berubah konstelasi," ujarnya
Pun, dengan pembahasan hingga pengesahan Omnibus Law yang banyak diprotes elemen masyarakat, bahkan sampai muncul gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tapi parpol pendukung di parlemen bergeming, seia-sekata mengikuti keinginan Istana untuk meng-goalkan Omnibus Law.
"Yang paling kelihatan itu adalah revisi Undang-Undang KPK. Itu tidak ada beda perilaku partai koalisi dan oposisi. Jadi poin saya, meskipun partai banyak tapi dirijennya ya Pak Jokowi," papar Burhan
Atas dasar itu, Burhanuddin menganalisa bahwa Jokowi adalah pemimpin yang kuat dan berpeluang menjadi king maker di Pemilu 2024, karena menguasai dukungan mayoritas partai di parlemen dan dukungan rakyat.
"Jadi ini yang menjadi dasar saya mengatakan kalau Pak Jokowi masih kuat secara elite di tingkat parlemen dan massa dengan approval rating tinggi diatas 70 persen," ungkapnya
