Fahri Hamzah Beberkan Alasan Fraksi di DPR Harus Dibubarkan

Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia
Sumber :
  • Partai Gelora

VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, menjelaskan alasan partainya mengusulkan agar fraksi-fraksi di DPR dibubarkan atau dihapuskan saja. Fraksi adalah kepanjangan tangan dari partai politik.

Peremajaan Sawit Jauh dari Target, Airlangga: Hanya 50 Ribu Hektare per Tahun

Fahri mengatakan, keberadaan fraksi di DPR selama ini membuat kamar legislatif menjadi tidak berdaya. Karena menurutnya, keberadaan fraksi justru hanya menjadi alat kepentingan elit dan ketum partai politik. Tidak untuk rakyat atau konstituen.

"Jadi berbicara reformasi politik, menghapus fraksi di DPR diantara yang paling penting kita lakukan karena berbagai atau banyak alasan. Alasan pertama tadi kita melihat agak mencemaskan bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya," kata Fahri dalam keterangan persnya yang diterima VIVA, Kamis 13 Januari 2022.

Kapan Nama DKI Jakarta Berganti DKJ Resmi Digunakan?

Itu disampaikan Fahri dalam Gelora Talk bertajuk 'Reformasi Sistem Politik, Mengapa Fraksi di DPR Sebaiknya Dihapus?', yang digelar kemarin.

Fahri yang juga sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 menjelaskan bagaimana fraksi melarang dirinya untuk melakukan sesuatu. Itu terjadi saat dia masih di partai lama. Dia mengaku diminta melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Itu karena pengaruh oligarki. Tetapi Fahri mengaku melawan itu, hingga akhirnya ia dipecat.

Pimpinan DPR Kompak Tak Mau Revisi UU MD3

"Saya sendiri memiliki yurisprundensi, makanya waktu itu saya melawan kendali partai, karena berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak parpol. Ini yang mesti kita lawan ke depan," katanya. 

Menurut dia, anggota DPR seharusnya menjadi wakil rakyat. Bukan lagi wakil partai politik. Maka jika sekarang cenderung membela partai politik, ini kata Fahri cukup membahayakan.

"Ketika kita sudah memilih sistem demokrasi, mau tidak mau maka kita harus memurnikan demokrasi itu, tidak saja sebagai nilai-nilai luhur, tetapi juga dalam sistem pemilu dan sistem perwakilan kita," tegasnya.

Fraksi Ada di Negara Totaliter

Maka dengan fraksi, lanjut Fahri, muncul kelompok-kelompok yang berada di balik layar dan terlihat mampu menyetir parlemen. Jika demikian, menurutnya hubungan antar lembaga menjadi kurang sehat. 

"Fraksi ini sebenarnya ada dalam tradisi totaliter seperti dalam tradisi negara komunis. Di tradisi demokrasi, perannya negara totaliter itu, ya partai politik adalah negara itu sendiri. Makanya hampir tidak ada jarak dengan partai politik dengan jabatan publik," ungkapnya. 

"Artinya sehari-hari mereka lebih nampak sebagai wakil partai politik. Karena itu lah reformasi politik perlu dilakukan," imbuhnya.

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menjelaskan hasil penelitian yang mereka lakukan. Bagaimana peran fraksi atau ketua kelompok fraksi di setiap komisi di DPR.

"Hasil penelitian kami, jauh lebih efisien kalau kita langsung lobby kepada ketua fraksi atau ketua kelompok fraksi yang ada di komisi-komisi. Kita bisa meyakinkan seseorang, kita bisa memenangkan pertarungan," kata Bivitri. 

Maka dia setuju, jika memang ada upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk membubarkan fraksi yang ada di DPR. "Karena itu, perlu dilakukan perubahan dalam UU MD3, fraksi perlu dihapus. Sebab dalam konstitusi, fraksi juga tidak diatur, sehingga secara konstitusional ketika dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi saya kira akan dikabulkan," jelasnya. 

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan, keberadaan fraksi memang untuk memudahkan komunikasi dalam mengambil keputusan. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di dalamnya.

Karena itu, Pangi setuju keberadaan fraksi dihapuskan. Kata dia, fraksi tidak terlalu bermanfaat. Serta lebih berpihak kepada kepentingan elit, ketimbang masyarakat. 

"Kalau dilihat DNA-nya, fraksi ini banyak kepentingan tertentu, bukan kepentingan konstituen, sehingga mengganggu fungsi-fungsi lembaga perwakilan kita yang semestinya untuk mengamankan agenda-agenda rakyat," katanya. 

"Itu artinya yang menjadi menjadi penyebab kenapa presiden sangat mudah mengendalikan DPR kita, karena bisa mengendalikan partai politik, termasuk fraksi di dalamnya bisa dikendalikan," sambungnya. 

Mantan Ketua DPR Tidak Setuju Dihapus

Ketua DPR RI Periode 2009-2014 Marzuki Alie, tidak sependapat dengan Fahri Hamzah dan para pengamat untuk menghapuskan keberadaan fraksi di DPR. Menurut mantan politisi Partai Demokrat itu, kekuatan absolut ketua umum yang perlu direformasi. 

"Ini ada partai, partai ini dimiliki ketua umum. Padahal dalam sistem politik modern, AD/ART-nya semua dibatasi, tidak ada kekuasan absolut. Memangnya kalau fraksi dihapus, ketua umum tidak bisa mecat, ya tetap bisa," kata Marzuki Alie.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya