Wacana Penundaan Pilpres 2024, PKS Minta Elite Politik Taat Konstitusi

Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al Jufri
Sumber :
  • Dok. PKS

VIVA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan sikap resminya terkait beberapa isu politik yang mencuat belakangan ini. Salah satunya menyangkut isu penundaan Pilpres 2024.

Momen Ketua MK Semprot Kuasa Hukum KPU yang Puji-puji Hasyim Asy'ari

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri mengatakan sikap resmi PKS itu berdasarkan hasil sidang Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VI yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin. Dia mengatakan pihaknya menolak wacana penundaan Pilpres 2024 hingga ide perpanjangan jabatan Presiden RI jadi tiga periode.

"PKS menentang wacana penundaan serta menolak berbagai ide dan upaya apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden RI yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945," kata Salim, dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat, 14 Januari 2022.

Kubu Ganjar-Mahfud Tidak Terima Gugatannya ke MK Disebut Salah Sasaran oleh KPU

Salim mengingatkan agar kepada seluruh elite politik dan pemimpin bangsa taat terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Untuk taat dan patuh kepada konstitusi UUD NRI 1945 serta tetap merawat demokrasi dan semangat Reformasi 1998," tutur Salim.

Yusril Sebut Gugatan 03 Buat Adegium 'Vox Populi Vox Dei' Kehilangan Makna

Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al Jufri (dua dari kiri).

Photo :
  • Dok. PKS

Pun, dia bilang PKS mendukung langkah permohonan uji materil atau judicial review terkait ambang batas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold di Mahkamah Konstitusi (MK). Kata dia, syarat presidential threshold 20 persen terlalu tinggi sehingga menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional. 

Terkait itu, ia mengatakan PKS akan membuka diri dan membangun komunikasi dengan seluruh partai politik. PKS juga siap merajut komunikasi dan membangun titik temu dengan para tokoh bangsa dalam mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Salim ingin calon pemimpin yang diusung memiliki karakter nasionalis, religius, berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan wilayah dan demokrasi, sumber daya alam, energi dan ekonomi.

"Serta tidak tunduk terhadap kepentingan pihak asing, mendukung agenda pemberantasan korupsi, serta sosok negarawan yang mempersatukan seluruh elemen bangsa dan tidak memecah belah bangsa," kata Salim.

Isu Pilpres 2024 ditunda mencuat karena pernyataan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bahlil mengatakan dari kalangan pengusaha berharap jadwal Pilpres 2024 bisa diundur. 

Dia menyampaikan demikian karena untuk menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah menjadi hingga 2027 akibat Pandemi COVID-19.

"Di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan jauh lebih baik," kata Bahlil, Minggu, 9 Januari 2022.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya