- Istimewa.
VIVA – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar minta pemerintah melakukan perhitungan cermat terkait kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Dia bilang perlu skema pendanaan jangka pendek dan jangka panjang untuk meminimalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Muhaimin menyampaikan demikian karena rencana pemerintah yang mau menggunakan APBN termasuk menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 untuk proyek IKN. Dia menekankan pemerintah mesti memperlihatkan komitmen dengan tak membebani APBN dalam porsi besar.
"Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN," kata Muhaimin, dalam keterangannya, Rabu, 19 Januari 2022.
Menurut dia, pemerintah perlu gencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam serta luar negeri. Selain itu, pemerintah mesti berkomitmen hindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga dan utang di kemudian hari.
"Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama pada program PEN 2022," jelas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Rencana pembangunan ibu kota baru
- vstory
Kemudian, ia menyarankan agar pemerintah bijak dalam menggunakan dana PEN. Ia bilang perlu segera lakukan perincian serta perhitungan alokasi terhadap klaster-klaster PEN.
Dengan demikian, dana PEN bisa dimaksimalkan untuk melajutkan program pemulihan yang sudah berjalan.
"Pemerintah harus terus berkoordinasi dengan DPR dan menjadikan masukan DPR sebagai pertimbangan dalam menentukan porsi APBN dalam pembangunan IKN," tutur Muhaimin.
Pun, dia mengklaim DPR berkomitmen mengawal dan mengawasi pemerintah dalam penyusunan rencana pendanaan pembangunan IKN. Lalu, DPR juga akan mengawasi penggunaan APBN.
