Soroti Tata Kelola Migor, DPR Desak Kementerian Terkait Operasi Pasar
- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww
VIVA – Masyarakat di sejumlah daerah mengeluhkan harga dan stok minyak goreng yang langka serta menipis. Pemerintah terutama kementerian terkait diminta gencar melakukan operasi pasar.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikut meyoroti kebijakan pemerintah dalam mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng tersebut.
"Setelah melihat apa yang dilakukan Pak Menteri (Perdagangan) sampai hari ini, kami menilai bahwa kebijakan yang diambil menurut kami masih gagal total," kata Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam kepada wartawan, Kamis, 3 Februari 2022.
Menurut dia, kebijakan satu harga minyak goreng belum bisa berjalan. Alasannya, harga minyak goreng di berbagai daerah masih bervariasi dengan tak mencapai Rp14 ribu per liter.
Dia bilang dalam beberapa hari kemarin juga sudah turun ke lapangan. Dari aksinya itu diketahui, harga minyak goreng masih ada yang di atas Rp14 ribu.
"Kenyataannya, jangankan kemarin, per tadi pagi di pasar besar atau di pusat grosir harga minyak goreng Rp18 ribu di dapil kami," tutur politikus PDIP tersebut.
Dia menyinggung harga minyak goreng curah yang paling murah saat ini Rp11.500 per liter. Namun, murahnya harga itu tak diimbangi dengan pasokannya. Sebab, beberapa warung kelontong maupun agen dan pasar tradisional tak memiliki pasokan minyak goreng jenis curah.
Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto
- DPR
Kemudian, Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Mulyanto menyarankan agar Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan M Lutfi segera turun tangan. Menurut dia, dua menteri itu mesti gencar memantau langsung harga minyak goreng di pasar.
Dengan demikian, bisa mengetahui kelancaran dan distribusi minyak curah sesuai patokan harga yang diberikan.
Namun, menurut dia, pemerintah juga wajib melaksanakan operasi pasar. Dia menekankan langkah ini karena pemerintah sudah mengumumkan harga minyak goreng turun.
"Ketika sudah diumumkan harga turun, dan ternyata barangnya tidak ada. ini kan repot. Jangan sampai terkesan di masyarakat pernyataan menteri hanya sekedar hoax," tutur Anggota Komisi VII DPR itu.
Dia pun berpesan, jika dua menteri itu gagal dalam mengelola minyak goreng maka disarankan Presiden Jokowi harus segera mengevaluasinya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza berharap pemerintah punya kebijakan tepat soal harga minyak goreng. Janji harga minyak goreng akan normal mesti dibuktikan.
"Mudah-mudahan pemerintah bisa segera mengatasi persoalan ini dalam satu-dua hari ke depan. Sehingga tidak ada kegelisahan masyarakat di pasar-pasar tradisional," tutur Faisol.
Meski demikian, dia mendukung kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) murah minyak goreng dari pemerintah.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerapkan kebijakan satu harga minyak goreng yaitu Rp14 ribu per liter. Pun, Menko Perekonoman Airlangga Hartarto mengatakan, per 1 Februari 2022, harga minyak goreng di seluruh Indonesia sudah mengikuti ketentuan HET.
"Ya, pemerintah di 1 Februari, harga dipatok di Rp14 ribu untuk yang premium, Rp13.500 untuk yang packing sederhana. Dan, Rp11.500 yang curah. Dan, ini diharapkan bisa terus digelontorkan. Jadi, stok banyak, tidak perlu takut kehabisan stok," kata Airlangga dikutip dari keterangannya, Minggu, 30 Januari 2022.
