- VIVA.co.id/Istimewa
VIVA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko mengusulkan Presiden Jokowi jadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era pemerintahan selanjutnya. Usulan ini agar ada kontinuitas antara presiden sebelumnya dengan yang baru.
Menyoroti itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menilai usulan Budiman hampir mustahil dilakukan. Dia mengatakan demikian karena Presiden baru memiliki kebijakan berbeda.
“Pada dasarnya kalau menurut saya, diasumsikan saja bahwa Presiden baru itu kebijakannya. Keputusannya tidak sama dengan Presiden yang lama. Apalagi kalau presidennya datang dari kubu ideologi yang berbeda, datang dari posisi politik yang berbeda," kata Qadari kepada VIVA, Rabu. 2 Maret 2022.
Menurutnya, dengan Presiden baru, berat rasanya Jokowi bisa ditempatkan sebagai Ketua Wantimpres.
"Jangankan meneruskan masa jabatan, dijadikan anggota wantimpres pun rasanya berat. Jadi, menurut saya kita realilistis saja, kalau ganti presiden diasumsikan akan berganti kebijakan,” jelas Qodari.
Dia menganalisa untuk menjawab pentingnya program pemerintah terutama yang besar akan membutuhkan waktu panjang. Apalagi melihat luas wilayah Indonesia serta banyaknya pekerjaan yang mesti diselesaikan serta harus mengejar ketertinggalan.
Presiden Joko Widodo.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya/Tangkapan layar
Dengan kondisi itu, ia bilang kondisi jabatan Presiden tak cukup 10 tahun. Berbeda dengan masa jabatan bupati, wali kota, gubernur cukup bila 10 tahun karena skalanya kecil.
"Tapi, untuk presiden menurut saya harus dibuka kemungkinan selama 15 tahun alias tiga periode. Karena pekerjaan-pekerjaan raksasa, pekerjaan-pekerjaan besar membutuhkan waktu yang panjang, tidak cukup 10 bahkan 15 tahun,” ujarnya.
Namun, ia mengatakan kembali hampir tak mungkin seorang bekas presiden menjadi Wantimpres baru. Apalagi bisa berkeinginan programnya diterapkan ke presiden baru. Maka itu, lanjut Qodari, lebih masuk akal bila diberikan kesempatan presiden untuk menjalani tiga periode.
“Lagian kalau seorang mantan presiden menjadi Wantimpres apa bisa memaksa atau mengawal bahwa program-programnya itu diteruskan oleh presiden terpilih? Sulit ya," tuturnya.
Pun, dia mengatakan jika Presiden baru datang dari satu ideologi yang sama belum tentu akan sama misinya dengan Presiden lama.
"Datang dari satu ideologi yang sama saja, mungkin punya kepribadian, punya perbedaan cara berpikir, punya perbedaan prirorotas, apalagi datang dari kunu berbeda, posisi ideologis yang berbeda. Tentu akan beda kebijakannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Budiman Sujatmiko menyampaikan menunda agenda Pemilu 2024 sama dengan mengkhianati amanat reformasi. Eks aktivis itu tak ingin hasil dari reformasi yang sudah diperjuangkan dengan keringat, darah bahkan nyawa pada 1998 itu jadi sia-sia.
Namun, ia tak menampik untuk membangun Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia dan negara demokratis belum selesai pada 2024 mendatang. Maka itu, dia mengusulkan agar Jokowi nantinya diangkat jadi Ketua Wantimpres.
"Agenda Pak Jokowi kita teruskan dengan cara menempatkan beliau sebagai Wantimpres atau ketua Dewan Pertimbangan Presiden," kata Budiman, Selasa, 1 Maret 2022.
