Soal Usul Penundaan Pemilu, Elite Politik Disebut Tak Belajar Sejarah

VIVA - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Poros Peduli Indonesia (Populis) menolak usulan penundaan pemilu. Mereka pun menilai para elite politik tidak pernah belajar sejarah bagaimana jatuh bangunnya negara bangsa karena para elite tidak taat konstitusi, lalai melaksanakannya untuk melindungi negara bangsa dan rakyat Indonesia.

Renungkan Sejarah

“Karena itu kami mengajak semua elemen bangsa merenungkan sejarah yang pernah kita alami agar tidak terulang kembali sejarah buruk masa lalu,” kata Koordinator Presidium Populis, Muhtadin Sabili, kepada wartawan Rabu, 2 Maret 2022.

Muhtadin mengatakan untuk menghindari konflik dan pertikaian antar anak bangsa, betapa pentingnya taat azas, taat konstitusi, rule of law, serta kepatuhan terhadap konsensus demokrasi yang disepakati pada waktu reformasi 1998.

Menurutnya, usulan penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan elite politik PKB, PAN, dan Golkar telah merobek-robek jantung kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

“Usulan itu membajak atau mengkudeta konstitusi dan menunjukkan perilaku abuse of power, sekaligus memperlihatkan ketidaktahuan serta ketidakpedulian mereka mengenai pentingnya ketaatan dan kepatuhan pada konstitusi sebagai kontrak sosial,” katanya.

Baca juga: Legislator PDIP Minta Elite Parpol Tutup Wacana Tunda Pemilu 2024

Sangat Berbahaya

Dia menambahkan kudeta konstitusi itu sangat berbahaya karena merusak sistem ketatanegaraan  dan menghancurkan konsolidasi demokrasi  akibat  keserakahan nafsu kekuasaan oleh segelintir elite politik dan oligarki, yang pada gilirannya menjerumuskan Presiden Joko Widodo ke dalam krisis politik dan krisis legitimasi.

“Penundaan pemilu tersebut menjadi preseden buruk karena bisa menjadi acuan presiden berikutnya untuk dengan mudah mengubah konstitusi sesuai dengan kepentingan kelompok/golongannya sehingga membuat demokrasi kita makin sulit  dikonsolidasi, yang pada gilirannya membuat kerusakan kehidupan berbangsa bertambah parah dan menjerumuskan bangsa kita ke dalam jebakan negara gagal (failed state),” tuturnya.

Lebih lanjut dia yakin partai-partai politik yang setuju atau sepakat dengan usulan tersebut niscaya ditinggalkan rakyat, hina, dan tercela di mata rakyat, karena melakukan abuse of power.

"Kita ingat bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely," katanya.

Berikut Tokoh yang Tergabung dalam Presidium Populis:

1. Muhtadin Sabili (Koordinator Presidium)
2. Ahmad Nawawi (Anggota)
3. Korneles Galanjinjinay (Anggota)
4. Bursah Zarnubi (Anggota)
5. Ariady Achmad (Anggota)
6. Anthony Budiawan (Anggota)
7. Herdi Sahrasad (Anggota)
8. Umar Husen (Anggota)
9. Muhammad Gamari Sutrisno (Anggota)
10. Sayuti Asyathri (Anggota)

Halaman Selanjutnya

Lebih lanjut dia yakin partai-partai politik yang setuju atau sepakat dengan usulan tersebut niscaya ditinggalkan rakyat, hina, dan tercela di mata rakyat, karena melakukan abuse of power.