Arab Saudi Longgarkan Prokes, DPR: Pemerintah Jangan Persulit Jemaah
- Twitter @HajMinistry
Kondisi itu berbeda dengan pelaksanaan haji dalam dua tahun terakhir saat Pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah jemaah haji. Saudi hanya mengizinkan warga lokal dan warga negara asing yang telah menetap di Arab Saudi untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut.
Keputusan tersebut diambil sebagai upaya pengendalian pandemi di negara penghasil minyak terbesar di Timur Tengah itu.
Kendati begitu, lanjut dia, dibandingkan pada pelaksanaan haji tahun 1441H, jumlah kuota haji yang diberikan oleh Saudi pada pelaksanaan haji 1442H justru mengalami peningkatan dari 1000 jadi 60 ribu orang. Meskipun pandemi masih melanda dan kuota haji hanya diperuntukan bagi orang yang bermukim di sana.
Dia menyampaikan dengan kondisi terkini menunjukkan situasi di Saudi yang memiliki ketergantungan ekonomi secara global. Hal ini terutama terhadap negara-negara muslim, mengingat penyelenggaraan haji dan umrah adalah sumber pendapatan Arab Saudi dari sektor pariwisata selain dari sektor perminyakan.
Untuk diketahui, Arab Saudi menggantungkan 87 persen pendapatannya dari sektor perminyakan. Sektor tersebut beri sumbangsih sebanyak 42 persen terhadap PDB.
Adapun dari penyelenggaraan haji dan umrah dalam situasi normal, Saudi dapat meraup 12 triliun dolar setiap tahunnya atau setara dengan 7 persen dari total PDB.
“Saudi memiliki ambisi untuk meningkatkan pendapatannya dari penyelenggaraan haji dan umrah hingga mencapai 150 triliun dolar. Sehingga untuk merealisasikan hal itu, berbagai strategi dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi, salah satunya sebagaimana tertuang dalam visi Saudi 2030," lanjut Bukhori.
