- ANTARA/Genta Tenri Mawangi
VIVA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi wacana penundaan pemilu 2024, belum tegas.
Karena itu, Demokrat, kata Benny, menuntut Jokowi menegaskan kembali sikapnya atas wacana yang disampaikan oleh elite-elite parpol pengusungnya.
"Kami tetap menuntut Pak Jokowi untuk memberikan sikap yang tegas apakah setuju atau menolak keinginan sekelompok orang itu memperpanjang kekuasaan dengan menunda pemilu," kata Wakil Benny, Rabu, 9 Maret 2022.
Benny lebih jauh menilai, jawaban yang belakangan disampaikan Jokowi terhadap isu penundaan pemilu 2024, masih mengambang. Bahkan cenderung abu-abu.
"Jawaban yang disampaikan beliau sekarang ini masih 50:50. Antara menunda antara setuju satu kaki dan satu kakinya juga masih menunggu pemilu," kata Benny.
Benny menilai, Jokowi tidak punya pilihan lain atas wacana penundaan Pemilu. karena itu, kata Benny, semestinya Presiden Jokowi, tegas menolak wacana yang melanggar konstitusi.
“Bagaimana kalau rakyat mendesaknya untuk tetap presiden tidak usah pemilu untuk tetap jadi presiden. Tetap harus dia tolak sebab apa itu melanggar konstitusi. Demokrasi kita bukan demokrasi seperti itu. Demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional, demokrasi kehendak rakyat yang dibatasi konstitusi. jadi kalau rakyat ingin Pak Jokowi tiga periode atau perpanjang masa jabatan harus menolak karena sudah ada konstitusi yang ditetapkan sebelumnya bahwa jabatannya hanya dua periode dan dia setia untuk itu,” imbuhnya.
Baca juga: PDIP Sebut Penundaan Pemilu Bakal Ciptakan Krisis
