- Dok. PKS
VIVA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mulai terang-terangan menyebut kandidat presiden yang bakal mereka usung pada pemilu presiden tahun 2024, di antaranya Anies Baswedan yang sekarang menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Dalam wawancara eksklusif dengan The Interview di Jakarta, Rabu, 9 Maret 2022, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri berterus terang bahwa partainya telah membidik Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Salim tak memungkiri bahwa sejauh ini belum ada kader PKS yang popularitas dan elektabilitasnya tinggi sehingga layak diajukan sebagai calon presiden. Memang ada keinginan untuk mencalonkan kader sebagai capres maupun cawapres, tetapi sejauh ini belum yang populer.
Karena itu, katanya, PKS mencari tokoh di luar yang mereka anggap tak hanya memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi, melainkan juga sevisi. Dia tak menyangkal ketika ditanya tentang nama Anies Baswedan. "Salah satu, iya," katanya. "Tapi yang lain-lain tetap kita lakukan [komunikasi]."
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
- VIVA/Andrew Tito
Bahkan, dia menekankan, para elite PKS telah ada pembicaraan khusus dengan Anies tentang rencana pencalonan itu. Meski masih membuka peluang bagi tokoh lain, Anies menempati posisi prioritas. "Ya, salah satunya, pasti. Karena wajarlah kan kita usung [Anies Baswedan] di DKI."
Salim juga mengisyaratkan bahwa partainya meminati mencalonkan Ganjar Pranowo meski gubernur Jawa Tengah itu kader PDIP. "Kan dia popularitas dan elektabilitasnya tinggi," katanya, sekalian menambahkan sejumlah tokoh lain yang potensial.
Mesti koalisi
Meski telah membidik sejumlah nama tokoh populer, PKS menyadari harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan capres-cawapres, terutama kalau syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) masih 20 persen. Berdasarkan hasil pemilu 2019, perolehan suara nasional PKS hanya 8.21 persen, yang berarti memerlukan lebih dari sebelas persen suara untuk pencalonan.
Faktor lain yang tak kalah penting dalam penentuan pasangan capres dan cawapres itu, katanya, "kesepakatan politik antara teman-teman partai dalam koalisi--harus jelas kesepakatannya".
