- Istimewa.
VIVA – Polemik pengunduran waktu Pemilu 2024 dikomentari oleh ekonom Rizal Ramli. Dia mengatakan bahwa Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bak sedang mencoba kesabaran Ketua Umum PDIP Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang sudah jelas menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
Rizal Ramli mengatakan sebagai teman sudah mengingatkan Luhut Pandjaitan untuk berhati-hati dalam bertindak.
"Teman saya pak Luhut masih ngotot aja itu, saya lihat dia ngetes, menguji mbak Mega aja itu. Mbak Mega bilang enggak boleh ada perpanjangan. Pak Luhut masih ngeyel, masih keukeuh. Ini kayaknya menantang kesabaran mbak Mega. Saya bilang ke pak Luhut, hati-hati," kata Rizal Ramli di Ponpes Bani Abdul Hanan, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu 12 Maret 2022.
Rizal Ramli yang berbincang dengan warga di sana menerangkan, pasca-Orde Baru tidak ada dalam sejarahnya memperpanjang jabatan presiden atau penundaan pemilu.
Indonesia memiliki catatan Pemilu tahun 1997 kemudian Soeharto lengser pada 1998. Selanjutnya, BJ Habibie diangkat sebagai Presiden. Namun di tahun 1999, dilaksanakan pemilu yang seharusnya berlangsung lagi di tahun 2002.
Dengan jiwa kenegarawanan dan mengutamakan kepentingan bangsa, BJ Habibie mempercepat pemilu.
"Jadi, ada contoh ketika ada pemimpin tidak ada legitimasi rakyat, pemimpin itu mempercepat proses pemilu," ujarnya.
Rizal Ramli bahkan kemudian menyinggung soal di negara Eropa maupun Jepang merupakan hal yang biasa jika ada pejabat tinggi pemerintahan yang mengundurkan diri saat melanggar etika atau berbuat kesalahan. Mundur menjadi tanggung jawab dia kepada masyarakat luas jadi bukan memperpanjang masa jabatannya.
"Di Eropa biasa banget. Pemimpinnya enggak becus dipercepat pemilunya, biar dapat pemimpin baru yang bisa nyelesein masalah. Ini malah sebaliknya, diperpanjang," katanya.
