LGP Pede, Hanya PDIP yang Punya Tiket Usung Capres di 2024

Penghitungan surat suara Pemilu 2019 (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Relawan pendukung Ganjar Pranowo-Puan Maharani untuk Pilpres 2024 yang tergabung dalam Laskar Ganjar-Puan (LGP) turut menyoroti ramainya isu penundaan Pemilu 2024. Adanya isu tersebut dinilai menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.

Terima Parpol Lain Gabung Koalisi Prabowo, Demokrat Tak Pusingkan soal Jatah Menteri

Ketua Pembina LGP, Mochtar Mohamad mengatakan, tahapan pemilu 14 Februari 2024 jika tak ditunda maka mestinya paling lamban dimulai 1 Agustus 2022. Namun sampai saat ini hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang memiliki tiket untuk maju capres. Sementara, partai-partai lain belum membuat koalisi.

"Maka ini akan merugikan kandidat dan partainya," kata Mochtar Mohamad, dalam keterangannya, Minggu 13 Maret 2022

135 Purnawirawan TNI-Polri Ajukan Amicus Curiae ke MK Terkait Sengketa Pilpres

Mochtar menambahkan, bila mencermati pergerakan partai oposisi yaitu Partai Demokrat memiliki 54 kursi dan PKS 50 kursi maka total 104 kursi. Artinya, jika oposisi bersatu membentuk koalisi pun belum cukup tiket untuk mengusung capres yang mensyaratkan 115 kursi. 

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Photo :
  • tvOne/ Teguh Joko Sutrisno (Semarang)
Arti dan Peran Amicus Curiae yang Diajukan Megawati dan Habib Rizieq ke MK

Kondisi itu membuat oposisi tetap butuh satu partai dari koalisi pemerintah. Namun, koalisi oposisi menggandeng salah satu pemerintah bakal sulit.

"Nampaknya, koalisi ini sulit terwujud dalam waktu dekat karena kepentingan kadernya di kabinet Jokowi dan gerbong partainya terlanjur tertarik magnet mas Ganjar Prabowo," tutur Mochtar.

Dia menyampaikan dalam situasi seperti ini, tentunya partai-partai akan berpikir bagaimana terhindar dari parliamentary threshold ambang batas lolos DPR minimal 4 persen. Maka Mochtar mengatakan, jalan satu-satunya adalah partai yang lebih awal bergabung dengan koalisi PDIP berpotensi selamat.

Pun, Mochtar menanggapi pernyataan Menko Bidang Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Panjaitan tentang analisa big data yang menyebut 110 juta netizen ingin pemilu ditunda. Menurut dia, itu tak sesuai kehendak rakyat.

"Yang bersangkutan belum memahami kehendak rakyat agar Pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal nya pada 14 Februari 2024," ujarnya

Sementara itu, Ketua Umum LGP, Nawang Andi Kusuma, meminta kepada seluruh pengurus DPC, PAC, dan Ranting memvalidasi struktur organisasi LGP. Diharapkan duet Ganjar-Puan bisa diusung dan memenangkan Pilpres 2024.

"Saya meminta kepada pengurus bersiap-siap mengikuti tahap selanjutnya untuk mengikuti pelatihan pemenangan," kata Nawang Andi Kusuma.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya