PKB dan PPP Ogah Cari Ribut soal Minyak Goreng

Stok minyak goreng kemasan di retail modern. (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • VIVA/Sherly

VIVA – Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Faisol Reza mengungkapkan partainya tidak setuju usulan PKS memakai hak angket menyikapi kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng belakang ini. 

Petinggi Gerindra: Kemungkinan Pengajuan Hak Angket DPR Hanya 3 Persen

PKB, kata Faisol, masih fokus dengan langkah-langkah yang diambil DPR khususnya Komisi VI DPR terkait persoalan minyak goreng ini.

"Tidak (menggulirkan hak angket minyak goreng)," kata Faisol kepada awak media, Sabtu, 19 Maret 2022.

Cak Imin Dikabarkan Maju Pilgub Jatim, PKB Ingin Fokus di MK Dulu: Tidak Lama Hanya 14 Hari

Stok minyak goreng di Ratu Swalayan, Kota Malang.

Photo :
  • VIVA.co.id/ Lucky Aditya (Malang)

Faisol lebih jauh menuturkan, PKB fokus pada Panitia Kerja (Panja) yang sudah dibentuk oleh Komisi VI dalam menyikapi kisruh minyak goreng. PKB, tekan Faisol, akan memaksimalkan kerja Panja untuk mengurai persoalan minya goreng ini.

Puan Ngaku Enggak Ada Instruksi Soal Hak Angket

"Kita sudah membentuk Panja di Komisi VI terkait minyak goreng dan pangan. Kita Fokus di sana," kata Faisol.

PPP juga menolak 

Anggota Komisi VI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) menegaskan bahwa lebih memilih panitia kerja (Panja) dalam merespons persoalan minyak goreng. Bahkan, kata Awiek, sejak awal masa sidang, PPP sudah menyuarakan pembentukan panja di Komisi VI terkait minyak goreng dan di komisi lain terkait industri dan kelapa sawitnya. 

PPP, tekan Awiek, ingin mencari solusi, bukan Kegaduhan politik dalam menyikapi persoalan minyak goreng. Hal ini disampaikan Awiek dalam merespons usulan PKS penggunaan hak angket merespons kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng.

"Yang kami cari itu adalah mencari solusi bukan mencari kegaduhan politik karena kasihan rakyat kalau hanya disuguhkan kegaduhan-kegaduhan politik," kata Awiek kepada awak media, Sabtu, 19 Maret 2022.

Menurut Awiek, Panja bakal lebih fokus dan lebih spesifik memanggil pihak-pihak terkait untuk mendalami persoalan minyak goreng, mungkin termasuk juga masalah pangan. 

Dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan M Lutfi, kemarin, PPP sudah sampaikan secara resmi bahwa Fraksi PPP mengusulkan pembentukan Panja untuk menginvestigasi terkait dengan kelangkaan minyak goreng dan mahalnya minyak goreng.

"Yang terpenting bagi kita sekarang adalah segera menemukan solusi supaya tidak terulang lagi. PPP tidak butuh pencitraan ataupun hiruk pikuk politik lebih pada substansinya bagaimana Panja itu mampu menuntaskan mencari titik temu mencari solusi," kata Awiek.

Apalagi, sambung Awiek, beberapa Panja yang dibentuk DPR selama ini telah sukses menjalankan tugasnya serta menyelesaikan masalah. Bahkan, klaim Awiek, tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan politik yang kadang membuat substansi masalah menjadi kabur.

"Seperti Panja Jiwasraya itu tidak gaduh tapi terselesaikan masalahnya. Juga sedang berjalan Panja Garuda itu juga tidak gaduh, yang terpenting substansi adalah persoalannya terurai, solusinya tercapai bukan kegaduhan yang didapat," kata Awiek.

Selain itu, Awiek menambahkan, PPP lebih fokus pada aksi-aksi sosial di lapangan untuk membantu masyarakat. Dia mencontohkan hari ini dirinya bersama DPW PPP Provinsi NTB dan GMPI (Generasi Muda Pembangunan Indonesia) NTB memberikan bantuan minyak goreng kepada warga yang tidak mampu.

"Hari ini saya di Mataram, di NTB bersama dengan teman-teman DPW NTB dan GMPI NTB untuk membagikan, memberikan bantuan kepada warga yang tidak mampu untuk mendapatkan minyak goreng, alhamdulillah antusias tadi warga mendapat bantuan minyak goreng," imbuhnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya