Temuan PKS Adanya Indikasi Pelanggaran UU soal Minyak Goreng

Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini mengungkapkan pihaknya menemukan indikasi pelanggaran sejumlah undang-undang dalam polemik kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini. 

Karena itu, ditekankan Jazuli, pihaknya mengusulkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam persoalan minyak goreng ini.

“Kajian internal Fraksi PKS menemukan pelanggaran UU atas kisruh minyak goreng, antara lain pelanggaran atas sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” kata Jazuli dikutip awak media, Sabtu, 19 Maret 2022.

Minyak goreng di supermarket

Minyak goreng di supermarket

Photo :
  • VIVA.co.id/Nur Faishal

Jazuli mencontohkan, dalam Pasal 93 huruf e UU Perdagangan menyatakan dengan tegas bahwa tugas pemerintah di bidang perdagangan mencakup mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. 

Dalam konteks minyak goreng, menurut Jazuli, pemerintah telah gagal menjalankan tugas yang diamanatkan Pasal 93 huruf e UU Perdagangan tersebut.

“Apalagi sejumlah pasal lain dalam UU yang sama (UU Perdagangan) menegaskan larangan dan pidana bagi pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok di saat terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga. Termasuk larangan dan pidana manipulasi data dan/atau informasi persediaan barang kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 107 dan 108 UU Perdagangan,” ujarnya.