- Istimewa
VIVA – Partai Demokrat mengkritisi penetapan tersangka Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyati terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan,
Indonesia adalah negara demokrasi. Perbedaan pendapat hal yang wajar dan seharusnya dihadapi dengan adu argumentasi.
"Tapi, tatkala pemaparan fakta hasil riset, bukannya dihadapi dengan pemaparan data dan fakta serta hasil riset pembanding, demokrasi kita seperti sedang diaduk dalam jurang kemunduran," kata Herzaky kepada awak media, Kamis, 24 Maret 2022.
Apalagi, lanjut Herzaky, jika penyuara fakta malah diadukan ke polisi dan diancam dengan penjara. Itu sama saja ingin mengkerangkeng demokrasi, dan menutup jalan untuk pemaparan kebenaran.
"Dan dunia akademis kita dirancang untuk sekedar jadi pembenar, bukan menyuarakan kebenaran," ujarnya.
Herzaky menambahkan, alih-alih membuka diri atas perbedaan dan beradu fakta, pesan yang tertangkap oleh publik, pejabat publik cenderung memakai ancaman, intimidasi, dan manajemen ketakutan saat menghadapi perbedaan pendapat.
"Sangat disayangkan jika perdebatan akademis berujung pada pelaporan ke polisi dan kini berujung ke penetapan tersangka, seperti yang dialami Haris Azhar dan Fatia," ujarnya.
Menurut Koordinator Jubir Partai Demokrat ini, ketakutan akan semakin menyebar untuk meredam yang berani berbeda, menyuarakan suara rakyat, dan mengungkap kebenaran di muka publik.
"Negara demokrasi kita tanpa disadari, bisa berujung ke negara otoriter, dengan label-label yang seakan-akan masih demokratis, padahal pada praktiknya bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi," ujarnya.
Herzaky menegaskan, partainya akan terus bersuara di parlemen dan ruang publik, untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman bahwa situasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Dalam kesempatan sama, Herzaky mengingatkan kepada Luhut jangan alergi terhadap kritik. Dia meminta Luhut untuk membuka ruang dialektika, selama berdasarkan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, lanjut dia, pembicaraan di ruang publik akan semakin berkualitas.
"Namanya negara demokrasi, pejabat publik mesti siap dikritik. Seharusnya pejabat publik menjadi teladan dalam berdemokrasi, bukan malah menjadi bagian yang menggerogotinya. Argumen diadu dengan argumen, data dan fakta diadu dengan data dan fakta, riset diadu dengan riset. Bukan malah membawa perdebatan akademis ke ranah hukum," imbuhnya.
Diketahui, Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
