Irine PDIP: Ada Delegasi IPU-144 Tak Akui Parlemen Perempuan

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri
Sumber :
  • VIVA/Farhan

VIVA – Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menghadiri Forum of Women Parliamentarians dalam rangkaian IPU (Inter-Parliamentary Union) ke-144 di Nusa Dua Bali pada Kamis, 24 Maret 2022.

MK Tolak Gugatan 01 dan 03, Demokrat: Selanjutnya Pak Prabowo Butuh Penguatan di Parlemen

Menurut dia, ada hal yang menarik untuk representasi perempuan yakni pengambilan keputusan oleh perempuan dalam keputusan publik itu sangat penting. Tapi, kata dia, yang lebih penting adalah membangun institusi parlemen yang ramah gender dan responsif gender.

“Peran aktif perempuan dalam mengambil keputusan publik itu sangat penting,” kata Irine di Nusa Dua Bali pada Kamis, 24 Maret 2022.

PDIP Harus Ambil Langkah Taktis jadi Oposisi Prabowo, Jangan Tersandera Hak Angket

Di samping itu, Irine sebagai Anggota Komisi I DPR ini menyebut parlemen-parlemen dunia ternyata tak mengenal istilah parlemen perempuan. Mirisnya lagi, ada negara yang tidak menyediakan fasilitas umum seperti toilet untuk parlemen perempuan.

“Parlemen dunia itu tidak memiliki istilah parlemen perempuan. Bahasa tadi disebut pakai Perancis dan Spanyol, enggak punya istilah itu. Bahkan, ada parlemennya itu tidak memiliki toilet untuk anggota parlemen perempuan,” jelas Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini.

Selangkah Lagi Thailand Sahkan UU Pernikahan Sesama Jenis

Maka dari itu, Irine mengatakan Forum Parlemen Perempuan IPU ini untuk menciptakan parlemen sebagai institusi yang ramah gender dan responsif gender. Selain itu, semua parlemen dapat mengadopsi apa yang menjadi kesepakatan dalam Forum Parlemen Perempuan IPU, termasuk DPR RI.

"Jadi, masalah kuota atau keterlibatan banyaknya anggota parlemen perempuan bukan kita pinggirkan. Tetapi, ada poin-poin penting yang sebenarnya perlu kita kejar sembari kita meningkatkan number atau jumlah perempuan di dalam parlemen,” katanya.

Di samping itu, Irine mendorong agar seluruh stakeholder yang ada di DPR RI bisa mengupayakan mewujudkan Parlemen yang ramah dan responsif terhadap gender.

"Poin-poinnya banyak banget mulai dari BURT-nya banyak ngomong untuk fasilitasnya, sampai Baleg dan Banggar, terutama karena ini permasalahan anggaran juga Kesetjenan. Saya pikir juga semua control part harus diajak bicara soal ini," tandasnya

.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya