PKS Sebut E-Voting Pemilu Berpotensi Berbahaya

Penghitungan Surat Suara Pemilu. (Foto Ilustrasi)
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahteta (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik usulan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 menggunakan internet atau e-voting. Usulan itu, katanya, sangat melompat bagi sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

img_title Sikap PKS soal Wapres Pendamping Prabowo, Mardani Soroti Sosok yang Bisa Bantu Presiden Benahi Ekonomi

"Usulan yang melompat. Kita melihat negara-negara yang e-voting beberapa kembali ke manual," kata Mardani kepada wartawan, Jumat, 24 Maret 2022.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Legislator PKS daerah pemilihan DKI Jakarta ini menjelaskan, Indonesia menganut budaya gotong royong dan berkumpul bersama. Perkara kepercayaan publik akan menjadi masalah tersendiri. "Tanpa dukungan publik yang memadai, bisa berbahaya urusan e-voting," katanya.

img_title Sore Ini! Presiden Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Seharusnya, dia berpendapat, yang diusulkan dalam penyelenggaraan pemilu merupakan e-rekap sehingga bisa menjaga kepercayaan publik. Mekanisme itu bisa dijaga secara bersama.

Ilustrasi warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di Pemilu

Photo :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

img_title Walau Gibran Mengundurkan Diri, Mardani sebut DPR Tetap Proses HMP: Hingga Jelas Statusnya

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengusulkan pemungutan suara pada pemilihan umum atau pemilu 2024 diselenggarakan melalui internet atau e-voting. Dia berpendapat, pemungutan suara melalui e-voting sangat mungkin dilakukan, terlebih sudah banyak negara yang sudah menerapkan cara itu.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Johnny menyebut, penggunaan teknologi digital lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemilu.

“Pengadopsian teknologi digital dalam Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik, baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” kata Johnny pada Rabu lalu.

Ilustrasi pemilu

Usia Pemilih dalam Pemilu Diusulkan Minimal 18 Tahun, Syarat Status Perkawinan Diminta Dihapus

Frasa "sudah kawin atau pernah kawin" sebagai salah satu kriteria pemilih dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) diusulkan dihapus

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut