NU Jatim akan Bahas Kriteria Pemimpin 2024 di Musyawarah Alim Ulama
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur akan menggelar rapat pleno dan musyawarah alim ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Semanding, Tuban, pada Rabu, 30 Maret 2022. Salah satu yang akan dibahas di forum itu ialah soal kriteria sosok pemimpin yang jadi acuan warga NU dalam menghadapi Pemilu 2024.
Wakil Rais NU Jatim KH Abdul Matin Jawahir mengatakan, pembahasan tentang sosok pemimpin masa depan dipilih sebagai bentuk komitmen NU dalam menyikapi persoalan bangsa.
"Meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024, tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat," kata Abdul dalam keterangannya, Senin, 28 Maret 2022.
Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung itu menuturkan, NU selalu hadir dalam setiap menghadapi permasalahan bangsa. Selain dakwah dan pengabdian di tengah masyarakat, NU mempunyai kriteria tersendiri yang berpijak pada Alquran, Sunnah Nabi, dan kesepakatan pendapat ulama (ijma' dan qiyas).
Rapat panitia menyiapkan rapat pleno dan musyawarah alim ulama oleh PWNU Jatim.
- VIVA.co.id/Nur Faishal
NU Jatim dengan tegas mendorong agar pemilu tetap digelar pada 2024. Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abd Salam Shohib atau Gus Salam mengatakan, NU sebagai organisasi masyarakat yang berpengaruh di peta politik nasional harus memiliki sikap jelas tentang wacana penundaan Pemilu 2024.
"NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya. Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,” jelas Gus Salam.
Lebih lanjut, dia menyampaikan PWNU Jatim juga telah merekomendasikan agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. Demokrasi harus kita jaga bersama, maka tentu PWNU Jatim dengan tegas dan jelas menolak Pemilu ditunda karena melanggar konstitusi.
Menurutnya, wacana penundaan Pemilu 2024 oleh sebagian elit politik justru akan membawa kesan buruk demokrasi. Ia mengatakan demikian karena hajatan lima tahunan itu sudah dijadwalkan sesusai kesepakatan bersama.
Pun, ia menyebut penundaan pemilu juga justru akan melukai citra Jokowi. Karena dengan penundaan pemilu, Jokowi akan dikenal sebagai pemimpin yang opurtunistik.
Sekadar diketahui, forum Musyawarah alim ulama tersebut akan dihadiri para ulama dan kiai pesantren, Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya. Rais Syuriah PWNU Jatim KH M Anwar Manshur dan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar, tentu saja hadir bersama jajaran pengurus diikuti utusan badan otonom dan lembaga di lingkungan NU.
