- Wikipedia
VIVA – Keluarga sebut Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud sebagai korban politik Partai Demokrat. Abdul Gafur ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU.
Kakak kandung Abdul Gafur, Yuliana Mas'ud mengatakan adiknya sebagai korban partai politik. Ia menyebut Abdul tak ada masalah dengan pemerintahan karena punya kinerja baik.
"Pasti dia udah korban partai politik menurut kami. Kalau untuk masalah pemerintahan, beliau tidak ada Masalah. (Korban politik) partainya, Demokrat," kata Yuliana di kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 31 Maret 2022.
Petugas membersihkan logo Gedung KPK di Jakarta (foto ilustrasi).
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Yuliana menduga proses hukum adiknya berkaitan dengan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat yang dilaksanakan di Samarinda sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dari segi kinerja pemerintahan, Yuliana mengklaim Gafur tidak melanggar hukum.
"Ya, artinya dia berada di gedung ini karena masalah Musda Demokrat kemarin. Sementara dari pemerintahan tidak ada masalah beliau (Gafur) itu," lanjut Yuliana.
Yuliana lebih jauh mengatakan Gafur sudah membeberkan keterkaitan Musda Partai Demokrat dengan kasus suap ini.
"Silahkan tanya langsung pada penyidik, Pak Gafur sudah memberikan (keterangan)," ujar Yuliana.
Abdul Gafur ditangkap KPK pada 12 Februari 2022. Barang bukti yang diamankan yaitu uang tunai sebesar Rp1 miliar.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan enam tersangka. Tersangka pemberi suap dari swasta yaitu Ahmad Zuhdi.
Sementara dari penerima yaitu Abdul Gafur, Plt Sekda Kabupaten PPU Mulyadi, dan Kepala Dinas PUTR PPP Edi Hasmoro. Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
Terkait kasus ini, KPK juga sudah memanggil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Demokrat, Andi Arief. Namun, eks Wakil Sekjen DPP Demokrat itu merasa merasa tak pernah mendapatkan surat pemanggilan KPK.
Andi sempat protes dan meminta Plt Jubir KPK, Ali Fikri meminta maaf karena sudah mencoreng namanya. KPK merespons pihaknya memanggil KPK sudah sesuai aturan.
