Debat Panas Lawan Andre Rosiade, Achmad Nur Hidayat: Anda Tahu Nggak?

Politikus Gerindra Andre Rosiade debat panas dengan Achmad Nur Hidayat.
Sumber :
  • tvOne

VIVA – Anggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade terlibat perdebatan panas dengan pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat. Andre geram DPR dianggap tak bekerja baik karena hebohnya anggaran pengadaan gorden untuk rumah dinas sebesar Rp48 miliar.

Negara Ini Tuduh Iran sebagai Negara Teroris, Kok Bisa?

Perdebatan keduanya terjadi di Catatan Demokrasi tvOne 'Harga-harga naik, kok DPR foya-foya?'. Adu argumen keduanya diawali tanggapan Andre soal sikapnya dan Fraksi Gerindra menolak pengadaan anggaran gorden yang menuai kritikan.

Dia bilang DPR tidak mengurusi gorden tapi tugasnya menyerap dan mengeksekusi aspirasi rakyat. Andre singgung fasilitas ruangan anggota DPR dengan pejabat eselon 2 dan eselon 3 lembaga kementerian sangat timpang.

Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pekerjaan Kian Parah di Tiongkok

"Sekarang kalau datang ke lantai 17 Nusantara 1, itu bisa lihat kecoa jalan, rayap jalan. Tapi, kami nggak pernah ngeluh," kata Andre dikutip VIVA pada Rabu, 6 April 2022.

Dia protes kalau DPR seolah-olah didelegitimasi dengan pandangan negatif. Menurutnya, sebagai Anggota Komisi VI DPR, ia ikut mengawasi pemerintah dengan memanggil menteri terkait untuk memastikan harga-harga kebutuhan barang pokok itu rendah dan tersedia. 

Pasien Imunodefisiensi Primer Minta Pemerintah Masukkan Terapi IDP ke dalam Formularium Nasional

Achmad pun menyanggah paparan Andre. Bagi dia, penjelasan Andre hanya over klaim. Dia heran jika DPR mengatakan kerjanya baik kami tapi banyak produk UU digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu menunjukan DPR tidak bekerja baik, itu over klaim menurut saya," ujar Achmad.

Politikus Gerindra Andre Rosiade debat dengan Achmad Nur Hidayat,

Photo :
  • tvOne

Andre menjawab bahwa gugatan di MK adalah bagian dari demokrasi. "Di negara demokrasi mana pun, apapun produknya membuka diri untuk digugat atau diprotes," tutur Andre.

Achmad lalu merespons bahwa dirinya bukan skeptis terhadap DPR. Tapi, hal itu mesti dilihat dengan data dan fakta bahwa kinerja DPR memang turun dalam produksi UU.

Mendengar omongan Achmad, Andre meminta waktu untuk menjawabnya. Dia mengatakan sebagai Anggota Komisi VI DPR, salah satu tugasnya bisa memastikan minyak goreng ini didistribusikan baik untuk rakyat. 

Pun, dia menekankan DPR akan terus mengontrol pemerintah. Kemudian, ia menyebut tugas Komisi VI DPR lainnya berupaya menyelamatkan maskapai penerbangan BUMN Garuda Indonesia. "Banyak hal yang kami kerjakan. Bukan sebatas membahas UU," jawab Andre.

Achmad lalu kembali menanggapi penjelasan Andre. Dia minta agar Andre paham bahwa kebijakan pemerintah yang disetujui DPR membuat rakyat makin menderita. Ia mencontohkan soal kebijakan minyak goreng yang jadi sorotan publik.

"Anda tahu nggak? Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah yang kemudian Anda bilang itu hasil kritik Anda itu sebenarnya malah membuat rakyat semakin menderita," tutur Achmad.

Andre menjawab agar Achmad mengetahui perjuangan DPR yang juga kecewa dengan kebijakan pemerintah. Hal ini termasuk soal minyak goreng yang langka dan mahal.

"Anda baca, tonton rapat-rapat kami dan bagaimana rekam jejak kami kecewa dengan putusan pemerintah itu," kata Andre menanggapi.

Dia minta agar semua persoalan yang terjadi di Tanah Air jangan seolah-olah menjadi kesalahan DPR.

Achmad lalu menyoroti peran DPR sebagai lembaga kontrol pemerintah. Menurut dia, DPR saat ini hanya jadi stempel pemerintah.

Ia pun menyinggung polemik UU KPK, UU IKN, hingga UU Cipta Kerja yang berujung gugatan ke MK. 

"Artinya, saya tidak melihat misalnya UU IKN itu di rapat paripurna, saya tidak melihat saudara Andre bicara interupsi. Saya menolak secara pribadi. Saya tidak pernah melihat," tutur Achmad.

Dia bilang Andre dan anggota DPR lain saat ini sudah terkoptasi dari daulat rakyat jadi daulat partai politik.

"Saudara Andre tidak lagi bicara atas nama rakyat, tapi Pak Andre mempertimbangkan sikap partai politiknya," jelas mantan Presiden BEM Universitas Indonesia itu.

Andre berkesempatan menjawab bahwa kerja DPR bukan hanya mengawasi UU. Sebab, ada Badan Legislasi atau Baleg yang mengurusi itu. Dia beralasan dirinya bukan anggota Baleg.

Dia menyampaikan DPR sudah bekerja dan mengawasi pemerintah.

"Kalau Anda mau tahu, Anda bisa saksikan bagaimana DPR bisa bekerja. Tapi, sekali lagi keputusan itu bukan hanya di DPR tetapi pemerintah. Dan, kita sudah mempertanyakan," ujar Andre.

Achmad dalam kesempatan terakhirnya menyindir Andre sebagai tokoh gerakan mahasiswa 1998. Dia bangga Andre jadi Anggota DPR. 

"Yang buat saya terluka adalah kenapa aktivis 1998 yang lahir dari Reformasi itu tidak berikan contoh bagi anggota dewan lainnya seputar gorden ini," tutur Achmad.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya