- VIVA/Rosikin
VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto membocorkan hasil pertemuan sejumlah petinggi partai itu di rumah sang ketua umum Zulkifli Hasan di Jakarta pada Rabu malam, 6 April 2022.
Dalam pertemuan itu, kata Bima dalam wawancara ekslusif dengan The Interview di Kota Bogor, Kamis, dibahas sejumlah hal yang berkaitan tentang situasi terkini politik nasional, di antaranya isu atau wacana penundaan pemilu. Wacana itu dibahas karena belakangan berkembang polemik di kalangan pimpinan partai-partai politik.
Tetapi, dalam pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa, berdasarkan hitungan-hitungan politiknya, wacana itu kecil kemungkinan terwujud, "karena dukungan yang kurang di Parlemen".
Bima, yang juga Wali Kota Bogor, menjelaskan bahwa Zulkifli perlu membahas masalah itu karena akhir-akhir ini wacana penundaan pemilu mengemuka lagi di kalangan elite politik meski kecenderungannya lebih banyak yang menentang.
"Kalau hari ini wacana itu ternyata tidak berkembang, artinya itu karena dukungan politik yang tidak cukup. Wajar saja kemudian itu ditutup pintunya sekarang," ujarnya.
Bima Arya Wali Kota Bogor
- VIVA/Rosikin
Zulkifli, kata Bima, cukup memahami peta atau konfigurasi politik di Senayan mengenai wacana penundaan pemilu yang belakangan ramai diperbincangkan lagi setelah dicetuskan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Zulkifli, yang kini menjabat wakil ketua MPR dan pernah menjadi ketua MPR, dia berpendapat, cukup mantap meyakini bahwa wacana penundaan pemilu minim dukungan.
"Jadi, beliau sampaikan, pintu itu sudah tertutup. Kemungkinannya hampir tidak ada untuk melakukan amandemen UUD. Jadi, pemilu, insyaallah, tetap di 2024," katanya.
Dia menolak jika ada yang bergumen bahwa penundaan pemilu untuk menyongsong momentum perbaikan ekonomi atau untuk menuntaskan proyek pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Baginya, alasan itu tidak relevan untuk dijadikan dasar menunda pemilu yang berarti juga memperpanjang masa jabatan presiden.
Sebuah keniscayaan, menurutnya, pemimpin menyisakan pekerjaan yang tak rampung pada akhir masa jabatannya. Hukum itu berlaku pada semua pemimpin mulai dari tingkat lurah, camat, bupati/wali kota, gubernur, hingga menteri.
Bima pun menyadari hal serupa bahwa rencana-rencana atau proyek-proyek besarnya, misalnya membangun sarana transportasi trem di Kota Bogor dan memindahkan pusat pemerintahan kecil kemungkinannya terwujud sampai dia lengser. "Apakah saya mau memperpanjang masa jabatan saya untuk memastikan semua itu selesai? Kan enggak juga. Karena itu dialami oleh semua pemimpin di mana pun."
