Bima Arya Ungkap Pertemuan Elite PAN Bahas Posisi di Pemerintah Jokowi
VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengungkap hasil pertemuan sejumlah petinggi partai itu di rumah sang ketua umum Zulkifli Hasan di Jakarta pada Rabu malam, 6 April 2022.
Dia membantah kabar bahwa pertemuan itu membahas persiapan PAN masuk kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tidak ada pembahasan seputar perombakan (reshuffle) kabinet dalam pertemuan itu, katanya dalam wawancara ekslusif dengan The Interview di Kota Bogor, Kamis, 7 April 2022.
Ihwal yang dibincangkan dalam pertemuan itu, katanya, Zulkifli Hasan menegaskan lagi bahwa PAN mendukung pemerintahan. "Bang Zul sampaikan bahwa ini eranya kolaborasi, kerja sama: kita dukung pemerintahan, kita kerja sama untuk menebar manfaat. Hitung-hitungannya akan banyak manfaatnya bagi PAN dan bagi Indonesia."
Dia menepis rumor bahwa pertemuan itu membicarakan kader PAN yang disiapkan untuk masuk kabinet sebagai menteri. "Apa pun kondisinya, ada atau tidak ada reshuffle, PAN akan tetap mengawal di pemerintahan sampai di ujung, dalam pemerintahan--itu clear," katanya.
"PAN masuk atau tidak masuk di kabinet, PAN tetap mendukung pemerintah," dia menegaskan. "Itu posisi politik yang sudah diambil dan diputuskan."
Selain menegaskan lagi posisi politik PAN di pemerintahan Presiden Joko Widodo, para elite PAN juga membahas isu atau wacana penundaan pemilu. Wacana itu dibicarakan karena belakangan berkembang polemik di kalangan pimpinan partai-partai politik.
Tetapi, dalam pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa, berdasarkan hitungan-hitungan politiknya, wacana itu kecil kemungkinan terwujud, "karena dukungan yang kurang di Parlemen".
Bima, yang juga Wali Kota Bogor, menjelaskan bahwa Zulkifli perlu membahas masalah itu karena akhir-akhir ini wacana penundaan pemilu mengemuka lagi di kalangan elite politik meski kecenderungannya lebih banyak yang menentang.
"Kalau hari ini wacana itu ternyata tidak berkembang, artinya itu karena dukungan politik yang tidak cukup. Wajar saja kemudian itu ditutup pintunya sekarang," ujarnya.