- Marves
VIVA – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, angkat bicara terkait adanya adu debat antara Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Kampus Universitas Indonesia kemarin.
Menurut Jamiluddin, Luhut semestinya menjelaskan dasar hukum yang dipakai sebagai alasan menganggap dirinya tak mau mengungkapkan big data yang dimiliki.
"Ketidakpuasan mahasiswa UI itu wajar karena LBP tidak menjelaskan kenapa tidak mau membuka big data yang digunakan. Harusnya LBP menjelaskan dasar hukum yang digunakan hingga menutup rapat big data yang dijadikannya acuan," kata Jamiluddin kepada VIVA, Rabu 13 April 2022
Jamiluddin mengatakan kalau big data yang digunakan Luhut termasuk informasi yang dirahasiakan atau dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka wajar bila LBP menutup rapat sumber informasi. LBP justru akan dinilai melanggar hukum bila membukanya.
"Namun, bila big data yang dimilikinya bukan informasi yang dirahasiakan atau dikecualikan, maka LBP tidak punya hak untuk menolak membuka sumber datanya. LBP jusuru akan dinilai melanggar UU KIP," ujar Jamiluddin
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menghampiri mahasiswa UI yang mendemonya
- VIVA/Ridwan Putra
Sehingga, harus diuji terlebih dahulu big data yang dimiliki LBP termasuk informasi yang dirahasiakan atau tidak. Komisi KIP, kata Jamiluddin, seharusnya dapat menguji hal itu agar perdebatan boleh tidaknya merahasiakan big data dapat disudahi.
"Selain itu, dalam perdebatan LBP dengan mahasiswa UI memang tampak tidak seimbang. Posisi LBP tampak lebih tinggi daripada mahasiswa UI. Posisi yang berjarak itu tentu kendali pembicaraan ada di pihak LBP. LBP terkesan lebih superior. Dilain pihak, mahasiswa UI terkesan dalam kendali LBP. mahasiswa akhirnya terlihat lebih inferior," ujar Jamiluddin
Dalam kondisi ketidaksetaraan, tambahnya, tentu komunikasi politik berjalan cenderung searah. Meskipun ada tanya jawab, namun komunikasi tetap berlangsung dalam kendali Luhut.
Luhut juga dinilai lebih menerapkan komunikasi politik yang menonjolkan kekuasaan daripada kesetaraan. Pendekatan komunikasi top down ini sangat tidak sesuai dengan era demokrasi.
"Karena itu, LBP sebaiknya memperbaiki pendekataan komunikasi politiknya. Ia harus memandang lawan komunikasinya setara agar terjadi dialog yang konstruktif," ujarnya
"Tanpa kesetaraan, LBP tentu akan sulit berkomunikasi dengan mahasiswa. Kebuntuan komunikasi tentu akan membuat gap yang lebih besar antara Luhut dengan mahasiswa. Hal itu tentu tidak sehat dalam meningkatkan demokrasi di tanah air," tambahnya
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendatangi Universitas Indonesia, Selasa 12 April 2022 pagi sekitar pukul 09.00. Kedatangan Luhut itu untuk mengisi kuliah umum di Balai Sidang UI dengan didampingi oleh Rektor UI Prof Ari Kuncoro.
Di luar Balai Sidang UI, kedatangan Luhut Pandjaitan disambut aksi demonstrasi mahasiswa dari BEM UI dan BEM tiap-tiap fakultas.
Mereka membentangkan spanduk dan bendera kuning serta menyanyikan yel-yel. Mereka menyindir Luhut dengan pernyataan Big Data yang selalu dilontarkan sebagai alasan dilakukannya penundaan Pemilu 2024.
"Potong bebek angsa masak di kuali, mana big datanya kok malah kesini, kok punya nyali, gak tau diri, lalalalala," teriak mahasiswa di luar gedung Balai Sidang UI.
Setelah kurang lebih 1,5 jam para mahasiswa melakukan aksinya, Luhut pun keluar dari Balai Sidang UI dan menemui para mahasiswa UI. "Mau kalian apa? Biar saya jawab," kata Luhut. Baca selengkapnya Luhut Hampiri Demo Mahasiswa UI, Begini Debatnya soal Big Data Pemilu
