- VIVA/M Ali Wafa
VIVA - DPD menyebut estimasi kebutuhan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp110,4 triliun sangat berlebihan dan cenderung tak rasional jika berkaca pada biaya Pemilu 2019.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Situasi Ekonomi Serba Tidak Menentu
"Kami sangat memahami bahwa demokrasi elektoral memiliki konsekuensi biaya yang tidak sedikit. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang serba tidak menentu dan angka inflasi yang terus meningkat seperti sekarang ini," kata Wakil Ketua DPD Sultan B Najamuddin, Rabu, 13 April 2022.
Di era digital, lanjut Sultan, mestinya anggaran kontestasi pemilu bisa ditekan secara signifikan. Namun sayangnya penyelenggara pemilu belum bersedia untuk bertransformasi setidaknya secara bertahap.
"Sehingga jika melihat angka estimasi kebutuhan anggaran Pemilu yang diajukan KPU dan Bawaslu, rasanya sangat mengejutkan jika dibandingkan dengan anggara pemilu terdahulu yang hanya 25 triliun rupiah," ujarnya.
Baca juga: Debat Mahasiswa UI soal Big Data, Pengamat: Luhut Terkesan Superior
Hitung Kembali Estimasi Biaya Pemilu
Menurut Sultan, penting bagi penyelenggara pemilu untuk menghitung kembali estimasi biaya pemilu dengan mendorong manajemen pemilu yang efektif dan efisien.
Sultan menyatakan sangat mendukung setiap upaya pelaksana pemilu dalam menekan potensi kecurangan dan gangguan sistem saat pemilu. Pemilu yang bersih, jujur dan adil harus menjadi prinsip utama dalam kontestasi demokrasi Indonesia ke depannya.
"Pelaksanaan demokrasi prosedural Indonesia yang berbiaya mahal harus diimbangi dengan sistem ketatanegaraan yang memungkinkan demokrasi bisa diterjemahkan secara substansial, inklusif dan proporsional oleh semua lembaga politik yang ada. Demokrasi tidak bisa diguide oleh hanya sedikit elit politik dari satu lembaga politik," katanya.
Capai Rp110,4 Triliun
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa perkiraan anggaran pemilihan umum atau Pemilu 2024 dapat mencapai Rp110,4 triliun. Jumlah itu naik hingga 431 persen dari pelaksanaan pemilu sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa kebutuhan biaya Pemilu 2024 terdiri dari anggaran untuk KPU senilai Rp76,6 triliun dan Bawaslu senilai Rp33,8 triliun. Jokowi meminta agar segera ada keputusan atas anggaran pemilu tersebut, baik dari APBN maupun APBD.
