- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan anggaran penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 sebesar Rp76,6 triliun masih bisa di-review lagi. Menurutnya, KPU akan segera membahas lagi bersama DPR dan pemerintah agar anggaran tersebut bisa diefisienkan.
"Diajukan Rp76,6 triliun. Nah, ini kan masih di-review lagi," kata Hasyim usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dan Mendagri, Bawaslu dan DKPP di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2022.
Hasyim lebih jauh menuturkan, angka Rp76,6 triliun sebenarnya anggaran yang sudah dirasionalisasi dari usulan awal KPU. Dia bilang usulan awal KPU untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari (tengah)
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
Menurut Hasyim, terbuka kemungkinan anggaran tersebut ditekan lagi lebih kecil. Hal ini dengan catatan jika anggaran KPU hanya fokus untuk kepentingan elektoral atau penyelenggaraan pemilu.
Sementara, anggaran lain seperti infrastruktur untuk kantor atau sewa gedung kantor KPU daerah serta gudang dan penanganan COVID-19 dalam penyelenggaraan pemilu jadi tanggung jawab pemerintah. Dia mencontohkan pemerintah bisa saja menghibahkan gedung yang tidak dipakai untuk kantor KPU dan gudang.
"Efisien tentu saja masih mungkin kita peroleh atau raih dengan beberapa catatan itu (gedung KPU dan penanganan COVID-19 ditanggung pemerintah)," ujarnya
Lebih lanjut, Hasyim mengungkapkan anggaran Pemilu 2024 merupakan anggaran multiyears mulai tahun 2022, 2023, 2024 hingga 2025. Dia menekankan, anggaran 2022, sudah siap dan akan segera dicairkan. Hal ini jika DPR bersama pemerintah dan KPU sudah setujui tahapan, jadwal dan program Pemilu 2024.
"Tetapi sebelum dikucurkan atau dicairkan kan harus dimatangkan lagi, antara KPU pemerintah dan DPR khusus untuk kegiatan 2022 ini," katanya.
Diketahui, usulan anggaran KPU untuk Pemilu Serentak 2024 sebesar Rp76,6 Triliun dengan perincian anggaran tahun 2022 sebesar Rp8 triliun, tahun 2023 sebesar Rp17,6 triliun, tahun 2024 Rp49 triliun. Kemudian, tahun 2025 Rp2 triliun.
Namun, banyak anggota DPR yang meminta agar bisa di-review kembali sehingga lebih efisien.
