- Tim dokumentasi Menhan Prabowo
VIVA – Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai bisa menjadi solusi dari permasalahan polarisasi masyarakat di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Potensi polarisasi masih mungkin terjadi seperti di Pilpres 2014 dan 2019.
Demikian disampaikan Sekretaris Presidium Nasional Poros Prabowo-Puan, Dhachri Oskandar. Menurutnya, Pilpres 2024 butuh keberadaan Prabowo.
Dia menekankan jangan sampai Pilpres 2024 terjadi lagi head to head misalnya antara Ganjar Pranowo bersaing dengan Anies Baswedan.
“Saya yakin akan terbentuk polarisasi yang tajam lagi di masyarakat kita. Cebong versus kadrun akan berulang lagi dan itu bisa berakibat buruk bagi bangsa ini,” kata Dhachri, dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa, 19 April 2022.
Presiden Jokowi berbincang dengan Menhan Prabowo Subianto (dua dari kanan)
- Setpres
Menurut dia, sisa polarisasi dari Pilpres terdahulu masih tampak saat terjadi aksi pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando. Saat itu, Ade dipukuli sejumlah orang di tengah aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, 11 April 2022.
“Kami relawan Poros Prabowo-Puan sangat prihatin dengan kondisi bangsa Kita saat ini. Banyak terjadi gesekan antar kelompok masyarakat yg berbeda pandangan politik akibat polarisasi politik yang terbentuk," jelasnya.
Pun, dia menyoroti kondisi saat ini hampir segala hal interaksi sosial politik selalu digiring dalam situasi pertentangan antar kelompok. Pertentangan itu seperti kemunculan istilah cebong bagi pendukung Jokowi dan pemerintahannya. Lalu, istilah kampret atau kadrun bagi yang mengkritisi pemerintahan Jokowi.
Maka itu, sosok Prabowo dianggapnya sebagai kunci yang bisa menghentikan polarisasi yang sudah sekian tahun berlangsung. Ia meyakini demikian karena Prabowo dinilainya sebagai tokoh yang bisa mewakili semua golongan masyarakat.
“Kenapa saya katakan jalan tengah, karena Prabowo membuktikan dengan masuk ke dalam kabinet Presiden Jokowi untuk kepentingan bangsa guna meredam polarisasi cebong-kadrun yang populis saat itu," sebutnya.
Kemudian, ia menambahkan, polarisasi terjadi jika ada di antara para calon yang memainkan kampanye jargon agama. “Setop politisasi agama untuk kepentingan politik, maka polarisasi tidak akan terjadi,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Presidium Nasional Poros Prabowo-Puan, Andianto menilai Prabowo sebagai tokoh yang bisa merangkul atau mewakili semua golongan masyarakat yang terpolarisasi tadi.
Dia pun menyinggung UU No.10 Tahun 2008 bahwa di kancah politik mesti memenuhi aspek keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan kuota 30 persen.
Bagi dia, sosok perempuan di dunia politik juga diperlukan untuk membangun kultur pengambilan kebijakan publik. Sebab, kebijakan tersebut yang ramah dan sensitif terhadap kepentingan perempuan di Indonesia.
“Kehadiran tokoh perempuan di politik nasional akan sangat penting sebagai pengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan," jelasnya.
Menurut dia, figur terdapat di sosok Ketua DPR Puan Maharani. Dia menyebut sosok Puan diperlukan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Apalagi, dengan kemampuan dan pengalaman mumpuni yan dimilikinya.
"Puan Maharani adalah tokoh perempuan nasional yang kita miliki saat ini untuk mewujudkan pentingnya peningkatan partisipasi perempuan,” tutur Andi.
