- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Peneliti LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA, Adjie Alfaraby menjelaskan, isu penundaan pemilu yang sempat mencuat beberapa pekan terakhir, harusnya sudah selesai. Karena Presiden Jokowi sudah menegaskan Pemilu 2024 tetap sesuai jadwal yakni 14 Februari 2024.
Presiden juga dengan tegas meminta para menterinya berhenti untuk bermanuver dan memlontarkan terkait dengan penundaan pemilu dan wacana masa jabatan 3 periode.
“Kedua, mayoritas partai politik secara tegas telah menyatakan menolak penundaan pemilu. Bahkan, PAN yang awalnya juga mengusulkan sudah balik badan,” kata Adjie saat dihubungi VIVA pada Senin, 18 April 2022.
Alasan ketiga, kata dia, pemerintah dan elite sudah melihat secara nyata resistensi publik terhadap isu penundaan pemilu melalui berbagai demonstrasi mahasiswa di Jakarta dan berbagai daerah. Berbagai survei juga menunjukkan, mayoritas publik memang menolak penundaan pemilu.
“Jadi harusnya isu penundaan pemilu ini tidak lagi berkembang. Berhentilah menguras energi bangsa untuk isu-isu yang sudah jelas penolakan publiknya,” katanya.
Sementara peneliti BRIN Siti Zuhro menilai, peran kepemimpinan Presiden RI harus bisa dirasakan rakyat. Sebab, dengan sistem presidensil dan pemilihan secara langsung memang mensyaratkan presiden mampu menunjukkan tanggungjawabnya kepada rakyat.
“Jadi, isu presiden 3 periode dan tunda pemilu sangat rentan menimbulkan ancaman terhadap persatuan Indonesia (sila ketiga Pancasila). Siapa pun yang ingin memaksakan kehendak tersebut, bisa dimaknai pelanggar konstitusi Indonesia dan mengkhianati semangat gerakan reformasi 1998,” jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum bakal digelar pada 14 Februari 2024, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar pada November 2024.
Hal itu ditegaskan Jokowi dalam pengantar rapat persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta kepada para menteri untuk menyampaikan ketetapan pelaksanaan pemilu tersebut kepada seluruh masyarakat.
“Saya kira sudah jelas bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Negara pada Minggu, 10 April 2022.
Presiden berharap, dengan penyampaian informasi soal tanggal pemilu oleh para menteri di kabinetnya itu, nantinya bisa meredam berbagai isu dan spekulasi yang sebelumnya telah beredar di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu.
Selain karena jadwal pemilu dan pilkada sudah jelas, Jokowi mengatakan, tahap penyelenggaraannya pun akan segera dimulai pada pertengahan Juni mendatang.
“Jadi ini yang perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau bahkan spekulasi lain misalnya mengenai perpanjangan jabatan presiden, atau yang berkaitan dengan soal tiga periode," ujarnya.
