VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, mengapresiasi kebijakan pemerintah atas kelonggaran pemakaian masker di ruang publik. Namun, kebijakan itu mesti menyesuaikan target capaian vaksinasi yang terukur.
"Kami apresiasi atas kebijakan pemerintah di ruang terbuka diperbolehkan lepas masker. Tapi, kami minta tolong pemerintah harus menginformasikan atau mengkampanyekan hal ini secara masif," kata Alifudin saat dikonfirmasi, Rabu 18 Mei 2022.
Alifudin menambahkan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah harus secara gencar seperti awal pendemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan atau prokes. Dia mengatakan demikian agar tak terjadi kesalahan informasi di masyarakat terkait kebijakan pemerintah tersebut.
"Yang kedua, soal vaksinasi yang harus digencarkan, agar warga sudah vaksinasi lengkap dan aparatur penegak harus tegas serta melakukan pendekatan persuasif," jelas Alifudin.
Anggota DPR Fraksi PKS Alifudin.
- Dok. PKS
Pun, dia menambahkan persoalan data juga harus dianalisa dengan tepat. Dia mengingatkan itu karena pemerintah saat ini juga tengah mengalihkan status pandemi jadi endemi.
Kemudian, Alifudin juga minta kebiasaan hidup sehat harus tetap diterapkan mesti kondisi sudah menuju normal.
"COVID-19 ini melalui udara kan jadi harus juga berhati-hati. Dan, kita harus tetap melakukan serta menjaga kebiasaan hidup sehat dan bersih, seperti cuci tangan pakai sabun, dan kebiasaan gerakan hidup bersih," tutur Alifudin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengizinkan masyarakat tak menggunakan masker di area terbuka. Eks Gubernur Jakarta menyampaikan kebijakan pelonggaran itu merujuk terkendali serta melandainya kasus COVID-19 di Tanah Air.
"Dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. Maka, perlu saya sampaikan bahwa pemerintah memutuskan melonggarkan kebijakan pemakaian masker," kata Jokowi saat jumpa pers daring, Selasa 17 Mei 2022.
PKS Hormati Putusan MK: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran
PKS menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Anies-Cak Imin terkait sengketa Pilpres 2024.
