- BPMI Setpres/Lukas
VIVA – Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Mulyanto mengkritik langkah Presiden Jokowi yang menunjuk Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani gejolak harga minuak goreng (migor).
Menurutnya, hal itu berpotensi melanggar UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebab, dalam UU tersebut diatur dengan jelas tugas dan fungsi setiap kementerian secara definitif.
Kata dia, seharusnya penunjukan tak bersifat asal tunjuk yang bersifat personal. Apalagi regulasi tentang Kementerian Negara mengatur rambu-rambu agar Pemerintahan berjalan solid dan harmoni.
"Kalau seperti ini, menunjuk sakarebnya dhewe, menyerahkan tanggung jawab kebijakan perminyakgorengan kepada Menko Marinvest, terkesan loncat pagar dan meminggirkan peran Menko Perekonomian, yang selama ini mengkoordinasikan urusan perminyakgorengan," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu, 25 Mei 2022.
Anggota DPR Fraksi PKS Mulyanto.
- Dok. PKS
Mulyanto menilai penunjukan Luhut dalam urusan perminyakgorengan ini cerminan sikap frustrasi Presiden Jokowi. Kata dia, kebijakan pemerintah terkait urusan migor berkali-kali gagal.
"Sejak enam bulan lalu berbagai kebijakan telah diambil Jokowi. Namun, faktanya sampai hari ini harga minyak goreng tidak dapat dikendalikan Pemerintah. Tetap di atas HET. Ini mungkin yang bikin frustrasi Presiden,” ujarnya.
Pun, ia menyindir dengan penunjukan Luhut, Jokowi seperti tak menganut pakem tugas-fungsi Kementerian. Bagi dia, hal itu hanyalah pendekatan personal. Jelas kondisi ini akan membuat kerja antar kementerian menjadi tidak harmonis.
“Jadi, memang tidak keliru-keliru benar, kalau netizen memberi gelar Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri segala urusan alias Perdana Menteri," kata Mulyanto.
Anggota DPR RI daerah pemilihan Tangerang Raya itu menduga kebijakan Presiden ini punya bobot politik yang kental. Apalagi kemarin Menko Perekonomian dianggap publik keliru dalam menafsirkan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya.
"Dalam bahasa terangnya, Jokowi lebih percaya Luhut ketimbang Airlangga dalam urusan perminyakgorengan ini,” ujarnya.
Selain itu, ditekankan Mulyanto, dengan kembali menerapkan kebijakan DMO-DPO untuk CPO dan menghapus subsidi migor curah dan memindahkan tanggungjawab terkait migor curah dari Menteri Perindustrian menjadi kembali kepada Menteri Perdagangan, makin memperkuat spekulasi tersebut.
