- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww
VIVA – Peran Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di tengah polemik kelangkaan minyak goreng disorot DPR. Dengan anggaran besar, kontribusi Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dipertanyakan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Anggia Erma Rini mengkritisi peran BPDPKS. Dia menyoroti demikian karena pemerintah berencana mencabut subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022.
Dia bilang anggaran BPDPKS sangat besar sekitar Rp130 triliun. Tapi, belum proporsional mendukung subsidi sawit rakyat. Menurut dia, untuk subsidi minyak goreng curah hanya Rp7,6 triliun dan biodiesel mencapai Rp110,03 triliun.
“BPDPKS ini mengelola dana yang luar biasa besar, anggaran kementerian kita itu nggak ada yang sampai segitu, pengalokasiannya inilah yang selalu kita soroti sangat tidak proporsional dan sangat tidak pro-rakyat," kata Anggia dalam acara diskusi di Gedung DPR pada Rabu, 25 Mei 2022.
Petani kelapa sawit memanen tandan buah segar kelapa sawit di tengah banjir luapan Sungai Kampar, Riau. (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Hadly V
Untuk itu, Anggia mempertanyakan siapa pihak yang menikmati sebagian besar buat biodiesel tersebut. Padahal, penyumbang anggaran dan pungutan ekspor itu adalah para petani sawit rakyat.
“Saya pernah di Panja mempertanyakan apakah petani rakyat menyumbang pungutan itu, anggaran itu? Jawabannya ke sana-kemari dan nggak jelas," tutur politikus PKB itu.
Bagi dia, dengan peran BPDPKS yang tidak optimal maka perlu dievaluasi. Sebab, rakyat yang punya sumbangan besar mesti tahu kinerja BPDPKS.
"Kita tersinggung nih, rakyat ini punya sumbangan besar, punya kontribusi yang besar, untuk anggaran yang besar sekarang dikelola oleh BPDPKS. Menurut saya, perlu dievaluasi tentang penggunaan anggaran dan kebijakannya,” katanya.
Sementara, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun juga menyoroti dana besar BPDPKS. Namun, sangat minim untuk sawit rakyat dan peran pejabat terkait dalam kelangkaan minyak goreng.
“Kalau pejabat kita kompak, aparatur hukum, polisi, jaksa, DPR semua kompak mengawasi, termasuk Pak Presiden juga tetap sebenarnya ini tidak terjadi kelangkaan minyak goreng," ujarnya.
